Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Edi Damansyah mengingatkan semua pihak tentang pentingnya konsep 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dalam intervensi stunting, sehingga hal ini harus menjadi perhatian mulai instansi terkait, kader, hingga pihak keluarga.
"Dinas Kesehatan dan instansi terkait sudah gencar melakukan sosialisasi kesehatan, baik terkait pentingnya 1.000 HPK dan lainnya, sebagai upaya menurunkan prevalensi stunting," katanya di Tenggarong, Selasa.
Ia mengatakan 1.000 HPK menjadi perhatian karena di periode tersebut organ-organ vital seperti otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan, kaki, dan organ tubuh lainnya, mulai terbentuk dan terus berkembang, sehingga anak tidak stunting, tumbuh sehat, dan cerdas.
Meski saat ini angka prevalensi stunting di Kutai Kartanegara terendah di Kaltim, namun intervensi stunting terus dilakukan agar target penurunan stunting tahun ini setidaknya menjadi 14 persen bisa tercapai.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada akhir 2023, prevalensi stunting di Kutai Kartanegara berada pada angka 17,6 persen, turun 9,5 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 27,1 persen.
Berada di posisi kedua adalah Kota Balikpapan sebesar 21,6 persen, kemudian Kabupaten Kutai Barat 22 persen, Kabupaten Paser 22,4 persen, Kabupaten Berau 23 persen, Kota Samarinda 24,4 persen, Kabupaten Penajam Paser Utara 24,6 persen, Kota Bontang 27,4 persen, dan Kabupaten Kutai Timur dengan prevalensi 29 persen.
Selain 1.000 HPK, kata dia, hal lain yang menjadi perhatian Pemkab Kutai Kartanegara dalam intervensi stunting seperti sosialisasi bagi calon pengantin, yakni disarankan remaja yang ingin menikah minimal harus berusia 21 tahun untuk laki laki dan minimal usia 19 tahun untuk perempuan.
Kemudian keluarga yang memiliki balita disarankan rutin membawa anaknya ke posyandu atau pusat kesehatan terdekat, memperhatikan asupan gizi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.
"Peran orang tua dan keluarga dalam penanganan stunting sangat penting, terutama dengan menjaga kesehatan dan mengatur pola makan pada anak," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Dinas Kesehatan dan instansi terkait sudah gencar melakukan sosialisasi kesehatan, baik terkait pentingnya 1.000 HPK dan lainnya, sebagai upaya menurunkan prevalensi stunting," katanya di Tenggarong, Selasa.
Ia mengatakan 1.000 HPK menjadi perhatian karena di periode tersebut organ-organ vital seperti otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan, kaki, dan organ tubuh lainnya, mulai terbentuk dan terus berkembang, sehingga anak tidak stunting, tumbuh sehat, dan cerdas.
Meski saat ini angka prevalensi stunting di Kutai Kartanegara terendah di Kaltim, namun intervensi stunting terus dilakukan agar target penurunan stunting tahun ini setidaknya menjadi 14 persen bisa tercapai.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada akhir 2023, prevalensi stunting di Kutai Kartanegara berada pada angka 17,6 persen, turun 9,5 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 27,1 persen.
Berada di posisi kedua adalah Kota Balikpapan sebesar 21,6 persen, kemudian Kabupaten Kutai Barat 22 persen, Kabupaten Paser 22,4 persen, Kabupaten Berau 23 persen, Kota Samarinda 24,4 persen, Kabupaten Penajam Paser Utara 24,6 persen, Kota Bontang 27,4 persen, dan Kabupaten Kutai Timur dengan prevalensi 29 persen.
Selain 1.000 HPK, kata dia, hal lain yang menjadi perhatian Pemkab Kutai Kartanegara dalam intervensi stunting seperti sosialisasi bagi calon pengantin, yakni disarankan remaja yang ingin menikah minimal harus berusia 21 tahun untuk laki laki dan minimal usia 19 tahun untuk perempuan.
Kemudian keluarga yang memiliki balita disarankan rutin membawa anaknya ke posyandu atau pusat kesehatan terdekat, memperhatikan asupan gizi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.
"Peran orang tua dan keluarga dalam penanganan stunting sangat penting, terutama dengan menjaga kesehatan dan mengatur pola makan pada anak," ujarnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024