Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengajak perbankan di Indonesia hadir di provinsi tersebut untuk mendukung hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ajakan itu disampaikan Akmal Malik saat menghadiri Grand Launching Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Wilayah Kalimantan di Jalan Sudirman Balikpapan, Kamis.
"Kalau semua perbankan begini pola pikirnya Pak, insyaallah IKN akan berjalan baik," kata Akmal Malik.
Akmal mengungkapkan, dengan segala tantangan yang harus dihadapi, proses pembangunan IKN tentu tidak mudah. Saat proses pembangunannya sedang berjalan, banyak permasalahan muncul.
Ia berdoa agar semua persoalan di IKN, seperti pertanahan dan permasalahan sosial lainnya bisa diselesaikan dengan baik.
Menurut dia, pembangunan IKN akan terus dilakukan secara bertahap dengan rentang perencanaan yang telah ditetapkan.
"Tetapi banyak orang berpikir IKN harus selesai tahun ini, sehingga bermacam cerita muncul," katanya.
Akmal meyakinkan, IKN adalah masa depan Indonesia. Sebab itu, sebagai daerah penyangga utama, Kaltim harus memberi dukungan. Salah satunya adalah dukungan prasarana ekonomi, seperti perbankan.
"Makanya kami berterima kasih kepada BTN hadir di sini untuk memperbesar kekuatan di Balikpapan dan Kaltim," kata Akmal.
Kontribusi BTN ke depan diyakininya akan sangat dibutuhkan. Salah satunya untuk membantu pembiayaan kredit pembangunan perumahan.
Akmal menjelaskan di Kaltim sendiri terdapat 301.000 jiwa yang belum memiliki rumah layak huni dan mereka harus tinggal di 65.000 rumah tidak layak huni. Hal ini terjadi, kata Akmal, karena belum terbangun orkestrasi yang baik.
Sebab itu ia mengusulkan adanya regulasi pembangunan melalui kebijakan penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) untuk perumahan. Besaran Silpa sendiri setiap tahun berkisar 5-7 persen dari APBD.
"Pergub sudah kita siapkan, sudah selesai. Selanjutnya kita akan dorong ini menjadi peraturan daerah," ungkap Akmal.
"Saya berharap 301.000 jiwa ini bisa kita cover dengan Silpa kita yang begitu besar," katanya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu percaya dengan konsolidasi data dan orkestrasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan perbankan, persoalan-persoalan itu bisa dituntaskan dengan baik.
"Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran BTN dan jadilah mitra kami yang baik.Jadilah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat yang berhak," kata Akmal Malik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
Ajakan itu disampaikan Akmal Malik saat menghadiri Grand Launching Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Wilayah Kalimantan di Jalan Sudirman Balikpapan, Kamis.
"Kalau semua perbankan begini pola pikirnya Pak, insyaallah IKN akan berjalan baik," kata Akmal Malik.
Akmal mengungkapkan, dengan segala tantangan yang harus dihadapi, proses pembangunan IKN tentu tidak mudah. Saat proses pembangunannya sedang berjalan, banyak permasalahan muncul.
Ia berdoa agar semua persoalan di IKN, seperti pertanahan dan permasalahan sosial lainnya bisa diselesaikan dengan baik.
Menurut dia, pembangunan IKN akan terus dilakukan secara bertahap dengan rentang perencanaan yang telah ditetapkan.
"Tetapi banyak orang berpikir IKN harus selesai tahun ini, sehingga bermacam cerita muncul," katanya.
Akmal meyakinkan, IKN adalah masa depan Indonesia. Sebab itu, sebagai daerah penyangga utama, Kaltim harus memberi dukungan. Salah satunya adalah dukungan prasarana ekonomi, seperti perbankan.
"Makanya kami berterima kasih kepada BTN hadir di sini untuk memperbesar kekuatan di Balikpapan dan Kaltim," kata Akmal.
Kontribusi BTN ke depan diyakininya akan sangat dibutuhkan. Salah satunya untuk membantu pembiayaan kredit pembangunan perumahan.
Akmal menjelaskan di Kaltim sendiri terdapat 301.000 jiwa yang belum memiliki rumah layak huni dan mereka harus tinggal di 65.000 rumah tidak layak huni. Hal ini terjadi, kata Akmal, karena belum terbangun orkestrasi yang baik.
Sebab itu ia mengusulkan adanya regulasi pembangunan melalui kebijakan penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) untuk perumahan. Besaran Silpa sendiri setiap tahun berkisar 5-7 persen dari APBD.
"Pergub sudah kita siapkan, sudah selesai. Selanjutnya kita akan dorong ini menjadi peraturan daerah," ungkap Akmal.
"Saya berharap 301.000 jiwa ini bisa kita cover dengan Silpa kita yang begitu besar," katanya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu percaya dengan konsolidasi data dan orkestrasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan perbankan, persoalan-persoalan itu bisa dituntaskan dengan baik.
"Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran BTN dan jadilah mitra kami yang baik.Jadilah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat yang berhak," kata Akmal Malik.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024