Kaltim bangun ekonomi berkelanjutan dimulai dari desa

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membangun dan mengembangkan ekonomi berkelanjutan dimulai dari desa/kelurahan, baik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, kelompok usaha masyarakat, dan lainnya.

"Banyak pola untuk memperkuat pembangunan ekonomi dari desa, seperti dengan pengembangan desa digital, penguatan peran BUMDes, hingga ketahanan pangan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Puguh Harjanto di Samarinda, Rabu.

Hal ini dilakukan karena beragam potensi dan sumber daya banyak tersebar di tingkat paling dasar, sehingga perlu dilakukan penggalian, pemanfaatan secara berkelanjutan dengan memperhitungkan keseimbangan lingkungan, hingga memberdayakan masyarakat setempat.

Diyakini bahwa dengan memberdayakan masyarakat desa, maka pemerintah tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan, bahkan dapat berimplikasi pada peningkatan ekonomi nasional.

Hal ini senada dengan penegasan Sekprov Kaltim Sri Wahyuni dalam sambutan yang dibacakan Puguh saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) DPMPD Kaltim di Balikpapan dua hari lalu.

Saat itu, dalam sambutan tertulisnya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu desa dan kelurahan.

Dalam rakor secara hybrid ini mengusung tema "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Kaltim Sejahtera".

Sementara Sekretaris DPMPD Kaltim, Eka Kurniati, selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengatakan, Rakor ini diikuti oleh semua Kepala SKPD terkait, jajaran DPMPD Kaltim, para Kepala DPMD kabupaten/kota se- Kaltim, dan Kepala Dinas Pariwisata kabupaten/kota se- Kaltim.

"Rakor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa se- Kaltim ini dimaksudkan untuk sinkronisasi kebijakan maupun program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa antara provinsi dengan kabupaten/kota," katanya.

Selain itu, rakor ini juga dimaksudkan untuk menilai atau mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan yang sudah dan yang sedang berlangsung di tiap kabupaten/kota hingga provinsi.