Samarinda (ANTARA Kaltim) - Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kaltim Sudarno mengatakan, fraksinya setuju jika APBD tahun 2014 ini dilakukan efesiensi terhadap kegiatan yang tidak prioritas yang manfaatnya tidak dirasakan langsung masyarakat.
“Seperti item perjalanan dinas, belanja pegawai, pemeliharaan, akomodasi, modal pengadaan kendaraan bermotor dan belanja modal lainnya. Termasuk menghapus item pembangunan gedung-gedung perkantoran SKPD dan mengalihkannya kepada pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian rakyat kecil,†kata Sudarno .
Hal itu disampaikannya pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDIP pada Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014, Rabu (11/6) kemarin.
Menurut Sudarno, seharusnya arah APBD Kaltim 2014 bisa jauh lebih mempunyai manfaat khususnya kepada golongan cilik untuk diprioritaskan realisasinya dari tahun ke tahun.
“Seperti pembangunan sarana infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian yang dikelola oleh masyarakat kecil, dan pembangunan jalan pertanian serta sarana pendukung infrastruktur pertanian yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian rakyat,†tambah Sudarno.
Sudarno yang juga anggota komisi IV DPRD Kaltim itu menyebutkan baru-baru ini, telah terjadi insiden jembatan di Muang Dalam runtuh dan rusak parah sehingga kurang lebih 3.000 warga orang terisolasi.
Kejadian ini sangat mengganggu perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Oleh sebab itu Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemprov Kaltim turut menyertakan anggaran perbaikan jembatan Muang Dalam ini untuk masuk dalam APBD-P 2014,†katanya.
“Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kualitas yang rendah di banyak pembangunan jalan khususnya jalan-jalan yang dibangun di daerah pedalaman. Pihak terkait diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan monitoring yang melekat dan intensif terhadap pembangunan jalan yang dimaksud,†pungkas Sudarno. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Seperti item perjalanan dinas, belanja pegawai, pemeliharaan, akomodasi, modal pengadaan kendaraan bermotor dan belanja modal lainnya. Termasuk menghapus item pembangunan gedung-gedung perkantoran SKPD dan mengalihkannya kepada pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian rakyat kecil,†kata Sudarno .
Hal itu disampaikannya pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDIP pada Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014, Rabu (11/6) kemarin.
Menurut Sudarno, seharusnya arah APBD Kaltim 2014 bisa jauh lebih mempunyai manfaat khususnya kepada golongan cilik untuk diprioritaskan realisasinya dari tahun ke tahun.
“Seperti pembangunan sarana infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian yang dikelola oleh masyarakat kecil, dan pembangunan jalan pertanian serta sarana pendukung infrastruktur pertanian yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian rakyat,†tambah Sudarno.
Sudarno yang juga anggota komisi IV DPRD Kaltim itu menyebutkan baru-baru ini, telah terjadi insiden jembatan di Muang Dalam runtuh dan rusak parah sehingga kurang lebih 3.000 warga orang terisolasi.
Kejadian ini sangat mengganggu perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Oleh sebab itu Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemprov Kaltim turut menyertakan anggaran perbaikan jembatan Muang Dalam ini untuk masuk dalam APBD-P 2014,†katanya.
“Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kualitas yang rendah di banyak pembangunan jalan khususnya jalan-jalan yang dibangun di daerah pedalaman. Pihak terkait diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan monitoring yang melekat dan intensif terhadap pembangunan jalan yang dimaksud,†pungkas Sudarno. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014