Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik meminta Badan Penyuluh Pertanian (BPP) di Kaltim berperan aktif mengembangkan sektor tanaman pangan dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di daerah.
"Kita punya visi Kaltim Berani untuk Berdaulat yang artinya minimal kita harus berdaulat tentang ketahanan pangan,” kata dia saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura se-Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Forum Perangkat Daerah di Balikpapan,Senin.
Dia menyebut saat ini Kaltim telah memiliki sebanyak 85 BPP yang tersebar di kabupaten dan kota di daerah itu.
“Andai masing masing BPP bisa menanam lima hektare cabai atau sayur, maka kita bisa mengurangi ketergantungan dari Sulawesi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, Dinas Pertanian dan instansi terkait harus segera membuat program untuk memproduksi pangan dan jangan hanya sibuk persoalan distribusi.
“Karena kalau tersendat itu biasa akan menyebabkan terjadi inflasi,” katanya.
Akmal mengingatkan kepada instansi pertanian untuk tidak hanya fokus menanam padi, tetapi harus bisa mentransformasi ke pangan lain, seperti jagung atau singkong.
“Dua komoditi itu sampai sejauh ini juga dikirim dari Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya pemanfaatan 85 BPP agar memulai melakukan kegiatan penanaman.
“BPP harus memulai dulu agar menjadi contoh,, sekaligus penggerak,” katanya.
Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana mengatakan rakor bertujuan mengevaluasi kinerja dinas/instansi yang membidangi pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura.
Selain itu, banyak persoalan yang harus dicarikan solusi dengan kabupaten dan kota terkait pembangunan dan pengembangan sektor pertanian.
"Karena dari data lima tahun terakhir, kegiatan ketahanan pangan mengalami penurunan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Kita punya visi Kaltim Berani untuk Berdaulat yang artinya minimal kita harus berdaulat tentang ketahanan pangan,” kata dia saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura se-Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Forum Perangkat Daerah di Balikpapan,Senin.
Dia menyebut saat ini Kaltim telah memiliki sebanyak 85 BPP yang tersebar di kabupaten dan kota di daerah itu.
“Andai masing masing BPP bisa menanam lima hektare cabai atau sayur, maka kita bisa mengurangi ketergantungan dari Sulawesi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, Dinas Pertanian dan instansi terkait harus segera membuat program untuk memproduksi pangan dan jangan hanya sibuk persoalan distribusi.
“Karena kalau tersendat itu biasa akan menyebabkan terjadi inflasi,” katanya.
Akmal mengingatkan kepada instansi pertanian untuk tidak hanya fokus menanam padi, tetapi harus bisa mentransformasi ke pangan lain, seperti jagung atau singkong.
“Dua komoditi itu sampai sejauh ini juga dikirim dari Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya pemanfaatan 85 BPP agar memulai melakukan kegiatan penanaman.
“BPP harus memulai dulu agar menjadi contoh,, sekaligus penggerak,” katanya.
Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana mengatakan rakor bertujuan mengevaluasi kinerja dinas/instansi yang membidangi pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura.
Selain itu, banyak persoalan yang harus dicarikan solusi dengan kabupaten dan kota terkait pembangunan dan pengembangan sektor pertanian.
"Karena dari data lima tahun terakhir, kegiatan ketahanan pangan mengalami penurunan," katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024