Pj Gubernur Kaltim pastikan keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik memastikan keberlanjutan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur.

Akmal Malik di Samarinda, Rabu, mengaku telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Dewan Nasional KEK di Jakarta beberapa waktu lalu untuk membahas perkembangan dan kendala KEK Maloy.

"Alhamdulillah kementerian memahami kesulitan kita. Pemerintah daerah dan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) yang memegang komitmen persyaratan-persyaratan untuk segera mengoperasikan kembali KEK Maloy," ujarnya.

Akmal Malik mengapresiasi dukungan dari Kemenko Perekonomian yang terus mendorong pengembangan KEK Maloy yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019 dengan luas 557 hektare mengarahkan fokusnya kepada pengembangan kawasan industri pengolahan kelapa sawit, energi dan logistik.

Ia mengakui salah satu persoalan yang dihadapi adalah perizinan yang belum berjalan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perhubungan.

"Karena itu, kementerian akan melakukan evaluasi pada April 2024, kemudian berlanjut pada Juni tahun ini. Pemerintah daerah dan BUMD diminta segera menindaklanjuti progres dan capaian KEK Maloy. Khususnya minat investor yang akan masuk," katanya.

Menurutnya, investor merupakan kunci utama untuk meningkatkan nilai dan peluang KEK Maloy. Ia mencontohkan skor kinerja KEK Maloy akan dinilai berdasarkan progres yang sudah dilakukan pengelola dalam mendatangkan investor.

"Kita harus progresif. Segala upaya dilakukan dan menarik minat siapa saja investor yang akan datang," tuturnya.

Ia juga meminta para pihak segera berkomunikasi agar mampu mendatangkan investor sehingga progres investasi naik dan infrastruktur otomatis berkembang dengan baik.

Pemprov Kaltim berupaya agar operasi KEK Maloy tidak dicabut, dengan mendatangkan investor sebanyak-banyaknya. Ini menjadi tanggung jawab semua dan peran pihak terkait, baik Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terutama BUMD MBS selaku pengelola KEK Maloy.

Akmal Malik juga menyampaikan beberapa sarana yang telah ditinjau awal Februari 2024 lalu olehnya juga telah rampung. Seperti pengolahan air bersih yang telah beroperasi di kawasan KEK Maloy, garapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim.

Sekitar Rp20 miliar anggaran digelontorkan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Maloy tersebut, guna menunjang fasilitas kawasan KEK.
 

Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan, pihaknya juga membantu dalam pembukaan lahan tenan yang akan dipergunakan para investor.

Untuk itu, selama belum masuknya investor, Dinas PUPR-Pera Kaltim menunggu, sembari mengerjakan beberapa infrastruktur penunjangnya.

"Apalagi untuk maksimalkan kawasan, kami terus bekerja untuk pemantapan infrastrukturnya. Termasuk pembukaan lahan (kawasan tenan investor)," ucapnya.