Samarinda (ANTARA Kaltim) - Listrik merupakan salah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada umumnya, listrik meruapakan sektor penunjang kebutuhan perekonomian.
Hampir di semua bidang memerlukan listrik untuk memenuhi kebutuhannnya. Sayangnya di Kaltim yang dikenal dengan daerah kaya SDA, masih tertinggal untuk urusan pasokan listrik.
Pemadaman massal dan bergilir bisa sewaktu-waktu terjadi. Kondisi yang dengan tegas menunjukkan bahwa adanya ketidakoptimalan PLN dalam mengelola pasokan ketersediaan listrik bagi pelanggan.
“Saya tidak pernah bosan mendengar keluhan tentang permasalahan padamnya listrik. Saya rasa ini sudah berlarut-larut sekali. Saya juga tidak paham sebenarnya ada apa dengan pihak PLN terkait pemadaman listrik, masalah ini harusnya bisa dicarikan solusi konkret, “ ucap Anggota DPRD Kaltim Nicolas Pangeran.
Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini menyebutkan, hingga saat ini masih banyak warga, baik di desa dan kota di Kaltim yang masih belum merasakan nikmatnya fasilitas listrik. Bahkan di beberapa wilayah, justru belum teraliri jaringan listrik hingga puluhan tahun lamanya.
“Manajemen PLN sebenarnya pernah bertemu dengan saya dan kawan-kawan di kantor DPRD beberapa bulan yang lalu. Namun saya masih tidak paham sampai sekarang permasalahan pemadaman listrik masih sering menjadi derita bersama. Sebenarnya ada apa? Kan itu yang menjadi pertanyaannya. Padahal cadangan energi listrik kita sudah cukup bagus,“ paparnya.
“Harus kita pahami bahwa listrik ini adalah salah satu kebutuhan primer, alasan yang disampaikan pihak PLN bila terjadi pemadaman listrik, terkesan hanya seperti kisah klasik dan terkesan monoton, yakni alasan mesin rusak,†tambahnya.
Dengan alasan kerusakan mesin tersebut, lanjutnya, telah membuat kesengsaraan di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, UKM dan semua sektor lainnya. imbuhnya.
Ia menambahkan pemadaman listrik ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena yang menjadi korban masyarakat. Apalagi dengan aturan yang dibuat PLN jika telat membayar, langsung dikenakan denda. Sedangkan bila terjadi pemadaman, tidak ada kompensasi diberikan PLN kepada masyarakat. Jelas kondisi yang tidak adil.
Nicolas Pangeran juga meminta kepada pihak PLN lebih serius dan berkomitmen tegas dalam mengatasi persoalan listrik.
“Selain kebutuhan vital, listrik memudahkan masyarakat untuk berkembang. Misalnya membuka berbagai jenis usaha yang pada gilirannya membantu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ke depan,“ ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hampir di semua bidang memerlukan listrik untuk memenuhi kebutuhannnya. Sayangnya di Kaltim yang dikenal dengan daerah kaya SDA, masih tertinggal untuk urusan pasokan listrik.
Pemadaman massal dan bergilir bisa sewaktu-waktu terjadi. Kondisi yang dengan tegas menunjukkan bahwa adanya ketidakoptimalan PLN dalam mengelola pasokan ketersediaan listrik bagi pelanggan.
“Saya tidak pernah bosan mendengar keluhan tentang permasalahan padamnya listrik. Saya rasa ini sudah berlarut-larut sekali. Saya juga tidak paham sebenarnya ada apa dengan pihak PLN terkait pemadaman listrik, masalah ini harusnya bisa dicarikan solusi konkret, “ ucap Anggota DPRD Kaltim Nicolas Pangeran.
Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini menyebutkan, hingga saat ini masih banyak warga, baik di desa dan kota di Kaltim yang masih belum merasakan nikmatnya fasilitas listrik. Bahkan di beberapa wilayah, justru belum teraliri jaringan listrik hingga puluhan tahun lamanya.
“Manajemen PLN sebenarnya pernah bertemu dengan saya dan kawan-kawan di kantor DPRD beberapa bulan yang lalu. Namun saya masih tidak paham sampai sekarang permasalahan pemadaman listrik masih sering menjadi derita bersama. Sebenarnya ada apa? Kan itu yang menjadi pertanyaannya. Padahal cadangan energi listrik kita sudah cukup bagus,“ paparnya.
“Harus kita pahami bahwa listrik ini adalah salah satu kebutuhan primer, alasan yang disampaikan pihak PLN bila terjadi pemadaman listrik, terkesan hanya seperti kisah klasik dan terkesan monoton, yakni alasan mesin rusak,†tambahnya.
Dengan alasan kerusakan mesin tersebut, lanjutnya, telah membuat kesengsaraan di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, UKM dan semua sektor lainnya. imbuhnya.
Ia menambahkan pemadaman listrik ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena yang menjadi korban masyarakat. Apalagi dengan aturan yang dibuat PLN jika telat membayar, langsung dikenakan denda. Sedangkan bila terjadi pemadaman, tidak ada kompensasi diberikan PLN kepada masyarakat. Jelas kondisi yang tidak adil.
Nicolas Pangeran juga meminta kepada pihak PLN lebih serius dan berkomitmen tegas dalam mengatasi persoalan listrik.
“Selain kebutuhan vital, listrik memudahkan masyarakat untuk berkembang. Misalnya membuka berbagai jenis usaha yang pada gilirannya membantu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ke depan,“ ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014