Kaltim koordinasi dengan Kementerian PUPR-BNPB wujudkan bendung Talake

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR serta BNPB untuk mewujudkan pembangunan bendung gerak Sungai Talake sebagai penunjang utama pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.

"Kami lakukan berbagai upaya untuk realisasi bendung gerak Sungai Talake ," tegas Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik di Penajam, Senin.

Langkah dilakukan untuk merealisasikan pembangunan bendung gerak Sungai Talake itu, lanjut dia, dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kemudian juga melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Koordinasi itu dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), jelas dia, karena pembangunan bendung gerak Sungai Talake membutuhkan biaya yang cukup besar.

Sehingga dibutuhkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, kata dia lagi, dan dipastikan pembangunan bendung gerak Sungai Talake itu bakal terealisasi.

Keberadaan bendung gerak Sungai Talake tidak hanya sebagai penyedia sumber air baku irigasi lahan pertanian, tetapi juga bisa difungsikan untuk pengendalian bencana banjir.

"Jadi peran BNPB juga penting untuk ikut wujudkan pembangunan bendung gerak Sungai Talake itu," ujarnya.

Bendung gerak Sungai Talake itu diprediksi mampu mengairi 14.000 hektare sawah di wilayah Kabupaten Paser dan 8.000 hektare di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Masyarakat petani untuk pengairan lahan persawahan selama ini mengandalkan atau bergantung pada tadah hujan dan sangat berharap pembangunan bendung gerak Sungai Telake di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, itu segera direalisasikan.

Pembangunan bendung gerak Sungai Talake itu juga sebagai persiapan untuk pemenuhan kebutuhan pangan Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara, demikian Akmal Malik.