Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan Perusahaan Listrik Negara ( PLN) bisa mewujudkan sambungan listrik untuk warga yang tinggal di wilayah pedalaman.
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik di Samarinda, Rabu, mengatakan daerah-daerah pedalaman atau biasa disebut dengan istilah Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih menjadi bagian Kaltim sehingga warga yang tinggal di wilayah tersebut patut untuk diperjuangkan mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
Apalagi, lanjut dia, wilayah Kaltim sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara, sehingga semua masyarakat harus mendapatkan fasilitas infrastruktur dasar untuk kegiatan sehari- hari, seperti saluran air bersih dan listrik.
"Saya tidak mau jadi olok-olokan, karena desa-desa di Kaltim tidak tersambung listrik," kata Akmal Malik saat menerima audiensi manajemen PT PLN Unit Induk Wilayah Kaltim-Kaltara UP3 Samarinda.
Menurut dia, masalah geografis Kaltim jangan dijadikan sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan listrik masyarakat, seperti di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
"Secara keseluruhan jumlah desa di Kaltim sebanyak 841 desa , dan dari jumlah desa tersebut terdapat 159 desa yang belum mendapatkan sambungan listrik. Desa yang paling banyak belum tersambung listrik berada di Kabupaten Mahakam Ulu," katanya.
Bahkan, Akmal menyebutkan desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah IKN atau kawasan bufferzone, baik desa di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara juga belum tersambung listrik.
"Ada satu desa di KM.38 Samboja, sampai saat ini tidak ada listrik. Padahal, desa itu sekarang sudah masuk kawasan IKN," ujarnya.
Selain listrik untuk desa, Akmal juga minta dukungan PLN untuk kawasan Stadion Utama Palaran.
"Kita sudah habis duit banyak bangun stadion, tetapi tidak berfungsi, tidak berguna, kan sayang. Semoga PLN bisa bantu listriknya, supaya segera bisa difungsikan," katanya.
Manager UP3 Samarinda Pundhi Nugrohojati menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap kinerja PLN.
"Kami akan meneruskan pesan penjabat gubernur ke manajemen, mungkin ada opsi-opsi untuk solusi bagi warga Kaltim agar terpenuhi listriknya," ujar dia.
Ia mengatakan secara keseluruhan pemenuhan kebutuhan listrik di Kaltim sudah mencapai 80 persen hingga akhir 2023.
"Tahun 2024 ini kami akan berupaya mewujudkan 90 persen," ujar Pundhi Nugrohojati.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik di Samarinda, Rabu, mengatakan daerah-daerah pedalaman atau biasa disebut dengan istilah Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih menjadi bagian Kaltim sehingga warga yang tinggal di wilayah tersebut patut untuk diperjuangkan mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
Apalagi, lanjut dia, wilayah Kaltim sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara, sehingga semua masyarakat harus mendapatkan fasilitas infrastruktur dasar untuk kegiatan sehari- hari, seperti saluran air bersih dan listrik.
"Saya tidak mau jadi olok-olokan, karena desa-desa di Kaltim tidak tersambung listrik," kata Akmal Malik saat menerima audiensi manajemen PT PLN Unit Induk Wilayah Kaltim-Kaltara UP3 Samarinda.
Menurut dia, masalah geografis Kaltim jangan dijadikan sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan listrik masyarakat, seperti di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
"Secara keseluruhan jumlah desa di Kaltim sebanyak 841 desa , dan dari jumlah desa tersebut terdapat 159 desa yang belum mendapatkan sambungan listrik. Desa yang paling banyak belum tersambung listrik berada di Kabupaten Mahakam Ulu," katanya.
Bahkan, Akmal menyebutkan desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah IKN atau kawasan bufferzone, baik desa di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara juga belum tersambung listrik.
"Ada satu desa di KM.38 Samboja, sampai saat ini tidak ada listrik. Padahal, desa itu sekarang sudah masuk kawasan IKN," ujarnya.
Selain listrik untuk desa, Akmal juga minta dukungan PLN untuk kawasan Stadion Utama Palaran.
"Kita sudah habis duit banyak bangun stadion, tetapi tidak berfungsi, tidak berguna, kan sayang. Semoga PLN bisa bantu listriknya, supaya segera bisa difungsikan," katanya.
Manager UP3 Samarinda Pundhi Nugrohojati menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap kinerja PLN.
"Kami akan meneruskan pesan penjabat gubernur ke manajemen, mungkin ada opsi-opsi untuk solusi bagi warga Kaltim agar terpenuhi listriknya," ujar dia.
Ia mengatakan secara keseluruhan pemenuhan kebutuhan listrik di Kaltim sudah mencapai 80 persen hingga akhir 2023.
"Tahun 2024 ini kami akan berupaya mewujudkan 90 persen," ujar Pundhi Nugrohojati.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024