Samarinda (ANTARA Kaltim) - Masalah beasiswa akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan diberbagai media hingga obrolan warung kopi. Bukan karena prestasinya tetapi pada banyaknya persoalan yang kerap jadi momok dunia edukasi Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sudarno mengatakan banyak masyarakat terutama dipedesaan dan perbatasan yang tidak terakomodir dalam program beasiswa cemerlang sehingga membuat para orangtua apatis terhadap salah satu bidang yang selalu dibanggakan oleh pemerintah tersebut.

“Sebenarnya memang persoalan beasiswa ini bulan hal baru, seperti diketahui bersama bahwa bagi para pelajar di daerah pedesaan yang minim akses informatika akan sangat sulit untuk memantau berbagai pengumuman terkini tentang beasiswa melalui akses internet, harusnya ini menjadi pelajaran serius pemerintah,” kata Sudarno.

Ia menambahkan Selain beasiswa cemerlang, beasiswa bagi TNI/Polri yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sebagai syarat dalam menunjang karirnya juga kurang terasa gaungnya.

Diketahui, jenis beasiswa cemerlang itu ada 3 yakni, Stimulan; adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kaltim dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama satu tahun dan tidak wajib untuk diperpanjang.

Kedua, Beasiswa Biasa;  bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kaltim berupa biaya penyelenggaraan pendidikan hingga selesai pada waktu yang ditentukan (sesuai syarat dan ketentuan), tidak termasuk biaya hidup, asuransi, akomodasi dan kebutuhan personal lainnya.

Terakhir adalah Beasiswa Penuh; adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kaltim berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup, penelitian, buku, asuransi, akomodasi, dengan jangka waktu hingga selesai studi sesuai syarat dan ketentuan.

“Sebenarnya memang banyak hal dari program beasiswa cemerlang yang perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah karena banyak masyarakat menilai kurang mengkomodir terutama kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Sudarno.

Hal itu tentu menjadi bahan evaluasi dewan khusunya komisi IV ketika membahas usulan dari mitra kerja yang dalam hal ini dinas pendidikan dalam Perubahan APBD Kaltim 2014 mendatang.

Seperti diketahui bahwa hampir dari mayoritas jumlah penerima beasiswa berasal dari daerah perkotaan yang notebenenya lebih maju dan mudah dalam mengakses informatika ketimbang mereka di pedesaan dan daerah tertinggal.

Belum lagi ada keluhan jika penerima beasiswa itu juga banyak dari kalangan berada padahal masih banyak siswa kurang mampu yang lebih layak menikmatinya. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi)


Pewarta:

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014