Sebanyak 21 badan usaha milik desa (Bumdes) di Kabupaten Paser mendapatkan bantuan modal sebesar Rp1,2 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
"Bantuan modal untuk penguatan perekonomian desa melalui Bumdes. Setiap Bumdes mendapat bantuan modal sebesar Rp60 juta, " kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Paser, Chandra Irwanadi, Selasa (12/12).
Chandra mengatakan, bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut digunakan masing-masing Bumdes sesuai dengan kebutuhan mereka guna menggerakan perekonomian di desa.
“Dana bantuan tersebut bisa buat toko, tambahan modal usaha, mengelola kebun sawit, penggiling padi, dan sebagainya. Disesuaikan dengan keperluan setiap desa,” ujar Chandra.
Ia mengatakan dana tersebut akan dikucurkan langsung ke kas desa pada tahun 2024.
Saat ini katanya baru 21 Bumdes yang mendapat bantuan karena telah berbadan hukum dan terverifikasi. Chandra menilai ke depan memungkinkan jumlah Bumdes yang bisa mendapat bantuan jumlahnya akan bertambah.
Menurutnya berdasarkan catatan DPMD Paser, dari 139 Bumdes, sebanyak 118 Bumdes yang aktif, 30 diantaranya berbadan hukum.
“Kami terus memfasilitasi proses pembuatan badan hukum dan verifikasi. Ke depan jumlahnya bisa terus bertambah,” ujarnya.
Chandra menjelaskan, saat ini jumlah pengurus Bumdes sedang membuat proposal usulan bantuan sesuai pagu dana yang telah ditetapkan sebesar Rp60 juta. Setiap desa wajib melampirkan profil Bumdes beserta analisa usaha yang akan direncanakan dengan menggunakan dana tersebut.
"Kami berharap nantinya dana tersebut dapat digunakan sebagaimana peruntukannya, karena penggunaannya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujar Chandra.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Bantuan modal untuk penguatan perekonomian desa melalui Bumdes. Setiap Bumdes mendapat bantuan modal sebesar Rp60 juta, " kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Paser, Chandra Irwanadi, Selasa (12/12).
Chandra mengatakan, bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut digunakan masing-masing Bumdes sesuai dengan kebutuhan mereka guna menggerakan perekonomian di desa.
“Dana bantuan tersebut bisa buat toko, tambahan modal usaha, mengelola kebun sawit, penggiling padi, dan sebagainya. Disesuaikan dengan keperluan setiap desa,” ujar Chandra.
Ia mengatakan dana tersebut akan dikucurkan langsung ke kas desa pada tahun 2024.
Saat ini katanya baru 21 Bumdes yang mendapat bantuan karena telah berbadan hukum dan terverifikasi. Chandra menilai ke depan memungkinkan jumlah Bumdes yang bisa mendapat bantuan jumlahnya akan bertambah.
Menurutnya berdasarkan catatan DPMD Paser, dari 139 Bumdes, sebanyak 118 Bumdes yang aktif, 30 diantaranya berbadan hukum.
“Kami terus memfasilitasi proses pembuatan badan hukum dan verifikasi. Ke depan jumlahnya bisa terus bertambah,” ujarnya.
Chandra menjelaskan, saat ini jumlah pengurus Bumdes sedang membuat proposal usulan bantuan sesuai pagu dana yang telah ditetapkan sebesar Rp60 juta. Setiap desa wajib melampirkan profil Bumdes beserta analisa usaha yang akan direncanakan dengan menggunakan dana tersebut.
"Kami berharap nantinya dana tersebut dapat digunakan sebagaimana peruntukannya, karena penggunaannya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujar Chandra.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023