Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih dua penghargaan pada Anugerah Pengadaan 2023 yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).
Anugerah Pengadaan 2023 tersebut merupakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengadaan 2023 bertajuk "Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju" yang dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta.
Dua prestasi Kaltim itu adalah peringkat 2 kategori Nilai Transaksi UMKK Terbesar Tingkat Provinsi dan peringkat 2 kategori Nilai Transaksi PDN Terbesar Tingkat Provinsi.
"Kita bersyukur dengan pencapaian ini, Mudah-mudahan penghargaan ini bisa melecut kita menjadi lebih baik lagi ke depan," ucap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Selasa.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan seluruh organisasi perangkat daerah Pemprov Kaltim.
Ia berharap agar ke depan prestasi Kaltim bisa terus ditingkatkan. Jika tahun ini sukses berada di posisi kedua di bawah DKI Jakarta, tahun selanjutnya Kaltim harus bisa menjadi yang terbaik.
Akmal menambahkan, sejatinya Kaltim saat ini sudah menjadi yang terbaik, sebab peringkat 1 adalah DKI Jakarta yang merupakan daerah khusus ibu kota. Dimana provinsi dan kota berada dalam satu garis komando.
"Saya bangga atas kerja teman-teman. Selamat atas prestasi PBJ dan semua OPD. Semoga ke depan lebih baik lagi," tegas Akmal.
Kepala Biro PBJ Provinsi Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan dua prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim.
"Jadi ini bukan prestasi kami. Ini prestasi semua teman-teman OPD, sebab kami hanya koordinasi," ucap Buyung.
Prestasi ini karena kesadaran semua OPD Pemprov Kaltim untuk melaksanakan aturan terkait belanja pemerintah dengan prioritas produk dalam negeri (PDN) dan membuka kran untuk partisipasi UKM untuk belanja usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK).
Buyung mengungkapkan untuk belanja PDN Kaltim tahun 2023 hingga awal November ini adalah sebesar Rp6,7 triliun. Sedangkan rencana umum pengadaan (RUP) sebesar Rp10,9 triliun.
Belanja UMKK Kaltim juga berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta Prestasi Kaltim ini juga diikuti kabupaten kota di Benua Etam.
Buyung mengatakan Samarinda meraih peringkat 1untuk belanja UMK terbesar dan Kutai Kartanegara menyabet dua penghargaan peringkat 1 masing-masing untuk kategori PDN dan UMK tingkat kabupaten.(Adv/Diskominfo Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
Anugerah Pengadaan 2023 tersebut merupakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengadaan 2023 bertajuk "Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju" yang dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta.
Dua prestasi Kaltim itu adalah peringkat 2 kategori Nilai Transaksi UMKK Terbesar Tingkat Provinsi dan peringkat 2 kategori Nilai Transaksi PDN Terbesar Tingkat Provinsi.
"Kita bersyukur dengan pencapaian ini, Mudah-mudahan penghargaan ini bisa melecut kita menjadi lebih baik lagi ke depan," ucap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Selasa.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan seluruh organisasi perangkat daerah Pemprov Kaltim.
Ia berharap agar ke depan prestasi Kaltim bisa terus ditingkatkan. Jika tahun ini sukses berada di posisi kedua di bawah DKI Jakarta, tahun selanjutnya Kaltim harus bisa menjadi yang terbaik.
Akmal menambahkan, sejatinya Kaltim saat ini sudah menjadi yang terbaik, sebab peringkat 1 adalah DKI Jakarta yang merupakan daerah khusus ibu kota. Dimana provinsi dan kota berada dalam satu garis komando.
"Saya bangga atas kerja teman-teman. Selamat atas prestasi PBJ dan semua OPD. Semoga ke depan lebih baik lagi," tegas Akmal.
Kepala Biro PBJ Provinsi Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan dua prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim.
"Jadi ini bukan prestasi kami. Ini prestasi semua teman-teman OPD, sebab kami hanya koordinasi," ucap Buyung.
Prestasi ini karena kesadaran semua OPD Pemprov Kaltim untuk melaksanakan aturan terkait belanja pemerintah dengan prioritas produk dalam negeri (PDN) dan membuka kran untuk partisipasi UKM untuk belanja usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK).
Buyung mengungkapkan untuk belanja PDN Kaltim tahun 2023 hingga awal November ini adalah sebesar Rp6,7 triliun. Sedangkan rencana umum pengadaan (RUP) sebesar Rp10,9 triliun.
Belanja UMKK Kaltim juga berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta Prestasi Kaltim ini juga diikuti kabupaten kota di Benua Etam.
Buyung mengatakan Samarinda meraih peringkat 1untuk belanja UMK terbesar dan Kutai Kartanegara menyabet dua penghargaan peringkat 1 masing-masing untuk kategori PDN dan UMK tingkat kabupaten.(Adv/Diskominfo Kaltim)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023