DPRD Kaltim harap kontraktor daerah dilibatkan pembangunan IKN

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji mengharapkan para pelaku usaha bidang konstruksi dari Kaltim mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang kian masif.

 

"Adanya pembangunan IKN juga bisa memberikan dampak positif untuk daerah penyangga di sekitar IKN. Tapi, pelaku usaha bidang konstruksi juga harus jadi perhatian," kata Seno Aji di Samarinda, Minggu.

 

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan salah satu cara melibatkan pelaku usaha konstruksi lokal dalam pembangunan IKN adalah melalui skema kerja sama operasi (KSO) antara BUMN dan perusahaan lokal.

 

"Dengan kerja sama itu, perusahaan konstruksi di Kaltim punya kesempatan untuk sama-sama membangun IKN. Dampaknya, banyak kelompok masyarakat Kaltim yang diberdayakan membangun IKN. Kami di Kaltim tentu ingin turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri," ujarnya.

 

Dia optimistis mekanisme KSO akan memberikan dampak positif pada pengembangan ekonomi Kaltim secara keseluruhan.

Anggota legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus mempercepat pembangunan IKN menyusul jadwal pemindahan aparatur sipil negara (ASN) mulai berlangsung pada 2024, bahkan penyelenggaraan upacara 17 Agustus.

 

Pendapat serupa disampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Bagus Susetyo yang juga mengharapkan KSO BUMN dengan kontraktor lokal untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

 

"Untuk saat ini, kontraktor lokal hanya dilibatkan sebagai sub-kontraktor. Keuntungan sub-kontraktor dinilai tipis sehingga perlu langsung terlibat KSO dengan BUMN," ujar Bagus.

 

Kerja sama operasi tersebut, menurut Bagus, bisa dipercayakan ke kontraktor lokal untuk proyek dengan nilai di bawah Rp100 miliar. Kategorisasi itu sesuai dengan kemampuan keuangan kontraktor daerah.

 

"Keikutsertaan dan kontribusi perusahaan lokal daerah dalam pembangunan IKN menjadi nilai pembangunan ibu kota baru itu di Kaltim, karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," ujar Bagus. (Adv/DPRD Kaltim)