Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ikatan Putra Daerah Peduli (IPDP) Samarinda, meminta warga agar selektif dalam memilih calon anggota legislatif pada Pemilu 2014.
"Menjelang Pemilu Legislatif ini, banyak sekali caleg yang telah memberikan janji kepada masyarakat tetapi kami sebagai ormas yang basis massanya merupakan putra daerah berhati-hati dalam memilih caleg pada pemilu nanti sebab banyak yang hanya mengobral janji," ungkap Ketua IPDP Samarinda, Armansyah, kepada wartawan, Senin malam.
Masih banyaknya infrastruktur yang rusak di Kota Samarinda maupun di berbagai kabupatan/kota lainnya di Kaltim menurut Armansyah tidak terlepas dari kurangnya kepedulian anggota DPRD setempat.
"Jika mereka (anggota DPRD) memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan daerah, infrastruktur di Samarinda tidak akan seperti ini. Jadi, kami meminta agar masyarakat berhati-hati dalam memilih caleg yang hanya bisa memberikan janji-janji kosong," kata Armansyah.
IPDP juga lanjut Armansyah sangat menyayangkan masih banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Samarinda, khususnya terkait kemacetan, kebersihan dan parkir.
"Semestinya, sebagai putra daerah baik Wali Kota Samarinda (Syaharie Jaang) maupun Gubernur Kaltim (Awang Faroek Ishak) prihatin melihat berbagai permasalahan yan terjadi di Kota Samarinda. Jadi kami menilai, mereka tidak punya dalam membangun daerahnya," ujar Armansyah.
Semestinya menurut Armansyah, Pemerintah Kota Samarinda maupun Pemprov Kaltim segera menyelesaikan Jembatan Mahkota dan Jembatan Kembar sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan kemacetan di Samarinda.
"Pemerintah provinsi berjanji, pada 2014 ini Jembatan Kembar sudah rampung, tetapi sampai sekarang belum terlihat tanda-tana selesai. Begitupula dengan Jembatan yang telah bertahun-tahun dibangun tak kunjung selesai," kata Armansyah.
Bersama masyarakat IPDP lanjut dia akan melakukan "class action" atau gugatan perdata kepada pemerintah terkait semrawutnya berbagai fasilitas umum serta kerusakan berbagai infrasturktur tersebut.
"Kami (IPDP) akan mengumpulkan tanda tangan warga untuk menggugat pemerintah Kota Samarinda terkait berbagai persoalan tersebut," ungkap Aramnsyah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Menjelang Pemilu Legislatif ini, banyak sekali caleg yang telah memberikan janji kepada masyarakat tetapi kami sebagai ormas yang basis massanya merupakan putra daerah berhati-hati dalam memilih caleg pada pemilu nanti sebab banyak yang hanya mengobral janji," ungkap Ketua IPDP Samarinda, Armansyah, kepada wartawan, Senin malam.
Masih banyaknya infrastruktur yang rusak di Kota Samarinda maupun di berbagai kabupatan/kota lainnya di Kaltim menurut Armansyah tidak terlepas dari kurangnya kepedulian anggota DPRD setempat.
"Jika mereka (anggota DPRD) memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan daerah, infrastruktur di Samarinda tidak akan seperti ini. Jadi, kami meminta agar masyarakat berhati-hati dalam memilih caleg yang hanya bisa memberikan janji-janji kosong," kata Armansyah.
IPDP juga lanjut Armansyah sangat menyayangkan masih banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Samarinda, khususnya terkait kemacetan, kebersihan dan parkir.
"Semestinya, sebagai putra daerah baik Wali Kota Samarinda (Syaharie Jaang) maupun Gubernur Kaltim (Awang Faroek Ishak) prihatin melihat berbagai permasalahan yan terjadi di Kota Samarinda. Jadi kami menilai, mereka tidak punya dalam membangun daerahnya," ujar Armansyah.
Semestinya menurut Armansyah, Pemerintah Kota Samarinda maupun Pemprov Kaltim segera menyelesaikan Jembatan Mahkota dan Jembatan Kembar sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan kemacetan di Samarinda.
"Pemerintah provinsi berjanji, pada 2014 ini Jembatan Kembar sudah rampung, tetapi sampai sekarang belum terlihat tanda-tana selesai. Begitupula dengan Jembatan yang telah bertahun-tahun dibangun tak kunjung selesai," kata Armansyah.
Bersama masyarakat IPDP lanjut dia akan melakukan "class action" atau gugatan perdata kepada pemerintah terkait semrawutnya berbagai fasilitas umum serta kerusakan berbagai infrasturktur tersebut.
"Kami (IPDP) akan mengumpulkan tanda tangan warga untuk menggugat pemerintah Kota Samarinda terkait berbagai persoalan tersebut," ungkap Aramnsyah. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014