Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menilai bahwa Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) perlu diberikan keleluasaan dalam mengelola anggaran untuk kepindahan ibu kota negara.
“Pengelolaan keuangan dalam hal anggaran dilakukan karena kedudukan Otorita sebagai pengguna anggaran dan barang menyebabkan ketidakleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan,” kata Suharso dalam Raker Komisi II DPR RI dengan jajaran menteri di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, perlu adanya revisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran dengan kedudukannya yang sebagai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus).
Suharso juga menjelaskan rencana perubahan yang sama dalam aspek pengelolaan barang OIKN seperti Badan Usaha Milik OIKN (BMO) dan Aset Dalam Penguasaan (ADP).
Baca juga: DPR-Pemerintah setuju ada panitia kerja untuk merevisi UU IKN
“Sedangkan terkait perubahan pengelolaan keuangan dalam hal pengelolaan barang, juga dilakukan perubahan yang sama yaitu memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola barang sebagai kedudukannya sebagai Pemerintah Daerah Khusus," ujarnya.
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan bahwa aspek pembiayaan juga dibahas dalam RUU IKN yang baru. Ia menilai OIKN perlu diberikan wewenang lebih terkait pembiayaan anggaran untuk dapat memberikan pinjaman, serta menerbitkan sukuk dan obligasi guna membiayai kegiatan Penyelenggara Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN, serta Penyelanggara Pemdasus IKN (4P). Hal itu tertuang dalam pasal 24B ayat (1) sampai dengan ayat (10).
Perubahan peran OIKN dalam hal pengelolaan anggaran perlu melalui masa transisi yang difungsikan untuk menilai kesiapan OIKN secara kelembagaan.
Suharso mengatakan bahwa justru akan ada menimbulkan risiko jika OIKN tidak mampu secara mandiri mengelola anggarannya.
Baca juga: Pemkab Penajam hapus aset Rp613 miliar karena masuk wilayah IKN
Sebagai Pemdasus yang masih berkedudukan sebagai pengguna anggaran, OIKN tidak mempunyai kemampuan untuk menarik investasi apabila ketentuan soal pembiayaan tidak diubah dengan segera.
"Selain itu, OIKN juga tidak mampu melakukan investasi secara langsung sehingga tidak bisa mendirikan Badan Usaha miliknya sendiri," ucapnya.
Adapun sejauh ini Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa terdapat 260 perusahaan yang menyampaikan surat minat untuk berinvestasi di IKN.
Beberapa di antaranya seperti Pakuwon Group, Jakarta International School (JIS), Rumah Sakit Hermina, Ciputra Group, PT PP (Persero), Jambuluwuk Hotel and Resorts, dan Vasanta Innopark. Ia juga mengungkapkan bahwa tujuh perusahaan tersebut 90 persen sudah sepakat untuk berinvestasi di IKN.
Baca juga: Kemah Konservasi Otorita IKN Nusantara libatkan ratusan pelajar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
“Pengelolaan keuangan dalam hal anggaran dilakukan karena kedudukan Otorita sebagai pengguna anggaran dan barang menyebabkan ketidakleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan,” kata Suharso dalam Raker Komisi II DPR RI dengan jajaran menteri di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, perlu adanya revisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran dengan kedudukannya yang sebagai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus).
Suharso juga menjelaskan rencana perubahan yang sama dalam aspek pengelolaan barang OIKN seperti Badan Usaha Milik OIKN (BMO) dan Aset Dalam Penguasaan (ADP).
Baca juga: DPR-Pemerintah setuju ada panitia kerja untuk merevisi UU IKN
“Sedangkan terkait perubahan pengelolaan keuangan dalam hal pengelolaan barang, juga dilakukan perubahan yang sama yaitu memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola barang sebagai kedudukannya sebagai Pemerintah Daerah Khusus," ujarnya.
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan bahwa aspek pembiayaan juga dibahas dalam RUU IKN yang baru. Ia menilai OIKN perlu diberikan wewenang lebih terkait pembiayaan anggaran untuk dapat memberikan pinjaman, serta menerbitkan sukuk dan obligasi guna membiayai kegiatan Penyelenggara Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN, serta Penyelanggara Pemdasus IKN (4P). Hal itu tertuang dalam pasal 24B ayat (1) sampai dengan ayat (10).
Perubahan peran OIKN dalam hal pengelolaan anggaran perlu melalui masa transisi yang difungsikan untuk menilai kesiapan OIKN secara kelembagaan.
Suharso mengatakan bahwa justru akan ada menimbulkan risiko jika OIKN tidak mampu secara mandiri mengelola anggarannya.
Baca juga: Pemkab Penajam hapus aset Rp613 miliar karena masuk wilayah IKN
Sebagai Pemdasus yang masih berkedudukan sebagai pengguna anggaran, OIKN tidak mempunyai kemampuan untuk menarik investasi apabila ketentuan soal pembiayaan tidak diubah dengan segera.
"Selain itu, OIKN juga tidak mampu melakukan investasi secara langsung sehingga tidak bisa mendirikan Badan Usaha miliknya sendiri," ucapnya.
Adapun sejauh ini Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa terdapat 260 perusahaan yang menyampaikan surat minat untuk berinvestasi di IKN.
Beberapa di antaranya seperti Pakuwon Group, Jakarta International School (JIS), Rumah Sakit Hermina, Ciputra Group, PT PP (Persero), Jambuluwuk Hotel and Resorts, dan Vasanta Innopark. Ia juga mengungkapkan bahwa tujuh perusahaan tersebut 90 persen sudah sepakat untuk berinvestasi di IKN.
Baca juga: Kemah Konservasi Otorita IKN Nusantara libatkan ratusan pelajar
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023