Balikpapan (ANTARA Kaltim)- Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memperoleh dana pengamanan untuk Pemilihan Umum 2014 dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp24,5 miliar.
"Dana Rp24,5 miliar tersebut untuk biaya pengamanan pemilu legislatif (pileg), dan pemilu presiden (pilpres)," kata Kapolda Kaltim Irjen Pol Dicky D Atotoy di Balikpapan, Selasa.
Dana untuk pemilu tersebut lebih besar dibandingkan dengan dana untuk pemilihan gubernur (pilgub) Kaltim yang lalu. "Pada pilgub Kaltim diperoleh dana hibah sebesar Rp22 miliar dari Pemprov Kaltim untuk pengamanan," katanya.
Menurut dia, dana hibah untuk pengamanan pilgub Kaltim sebesar Rp22 miliar, karena hanya ada satu tahap penyelenggaraannya, dan dana yang dikeluarkan sebesar Rp15 miliar, sehingga sisanya dikembalikan.
Sedangkan tahapan pemilu yang menjadi fokus pengamanan, kata dia, ada tiga, yakni masa kampanye, pemungutan suara, dan minggu tenang.
Ia mengatakan, pada penyelenggaraan pemilu, Polri wajib membuat rencana operasi yang sifatnya umum pada semua tahapan. "Setiap kapolres wajib membuat rencana dan pengamanannya dengan sistem seperti apa," katanya.
Menurut dia, kapolres wajib membuat rencana dan pengamanan seperti apa, misalnya jumlah personel yang dikerahkan, dan siapa yang diamankan, harus secara detil. "Kalau dulu dibuat secara global," kata Dicky.
Ia mengatakan Polri pada pemilu harus netral, dan tidak memihak kepada siapa pun.
"Lapangan Polri, rumah dan mobil dinas tidak diperbolehkan untuk kampanye dan kepentingan keluarga anggota yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau pengurus partai," katanya.
Sedangkan daerah rawan terkait pengamanan pemilu di Kaltim, menurut dia adalah Samarinda. "ini karena daerahnya luas dan penduduknya banyak,"
Kemudian, menurut Dicky, daerah rawan lainnya yaitu Kutai Kartanegara dan Tarakan, karena adanya aspek sejarah.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Dana Rp24,5 miliar tersebut untuk biaya pengamanan pemilu legislatif (pileg), dan pemilu presiden (pilpres)," kata Kapolda Kaltim Irjen Pol Dicky D Atotoy di Balikpapan, Selasa.
Dana untuk pemilu tersebut lebih besar dibandingkan dengan dana untuk pemilihan gubernur (pilgub) Kaltim yang lalu. "Pada pilgub Kaltim diperoleh dana hibah sebesar Rp22 miliar dari Pemprov Kaltim untuk pengamanan," katanya.
Menurut dia, dana hibah untuk pengamanan pilgub Kaltim sebesar Rp22 miliar, karena hanya ada satu tahap penyelenggaraannya, dan dana yang dikeluarkan sebesar Rp15 miliar, sehingga sisanya dikembalikan.
Sedangkan tahapan pemilu yang menjadi fokus pengamanan, kata dia, ada tiga, yakni masa kampanye, pemungutan suara, dan minggu tenang.
Ia mengatakan, pada penyelenggaraan pemilu, Polri wajib membuat rencana operasi yang sifatnya umum pada semua tahapan. "Setiap kapolres wajib membuat rencana dan pengamanannya dengan sistem seperti apa," katanya.
Menurut dia, kapolres wajib membuat rencana dan pengamanan seperti apa, misalnya jumlah personel yang dikerahkan, dan siapa yang diamankan, harus secara detil. "Kalau dulu dibuat secara global," kata Dicky.
Ia mengatakan Polri pada pemilu harus netral, dan tidak memihak kepada siapa pun.
"Lapangan Polri, rumah dan mobil dinas tidak diperbolehkan untuk kampanye dan kepentingan keluarga anggota yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau pengurus partai," katanya.
Sedangkan daerah rawan terkait pengamanan pemilu di Kaltim, menurut dia adalah Samarinda. "ini karena daerahnya luas dan penduduknya banyak,"
Kemudian, menurut Dicky, daerah rawan lainnya yaitu Kutai Kartanegara dan Tarakan, karena adanya aspek sejarah.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014