Dinkes Kaltim catat penderita malaria sebanyak 1.504 orang

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat  periode Januari hingga Juni 2023 sebanyak 1.504 orang di daerah itu menderita penyakit malaria . 

"Januari hingga Juni 2023 terdapat 1.504 orang penderita penyakit malaria dan empat orang dinyatakan meninggal dunia. Meski demikian terdapat lima daerah di Kaltim yang sudah memiliki sertifikat bebas malaria," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur Setyo Budi Basuki di Samarinda, Sabtu.

Ia mengatakan lima daerah tersebut adalah Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Kabupaten Mahakam Ulu. 

 

Menurutnya penyakit malaria di Indonesia masih berstatus endemi. Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri, di beberapa wilayah masih terdapat beberapa kasus malaria. Kasus malaria terbanyak ditemukan di Kabupaten Penajam Paser Utara yakni di daerah Sotek wilayah perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. 

 

"Terlihat banyak masyarakat di sekitar KM 55 banyak berobat di Puskesmas Sotek," katanya.

Ia menyebutkan penanganan malaria yang lambat dapat menghilangkan nyawa seseorang. Karena malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Parasit tersebut akan menggerogoti sel darah merah di dalam tubuh manusia, menyebabkan hemoglobin menjadi turun, sehingga penderita terlihat pucat. 

 

"Jika terkena penyakit malaria segera ke puskesmas untuk ditangani secara gratis," ucapnya.

 

Basuki menjelaskan, untuk memberantas malaria di Kalimantan Timur perlu dilakukan beberapa cara, diantaranya pekerja di wilayah hutan agar melakukan screening supaya tidak membawa parasit penyebab malaria. Karena parasit penyebab malaria di hutan dan rawa-rawa.

 

" Jika seorang  terdeteksi positif malaria, maka orang tersebut dilarang untuk berkegiatan di wilayah itu," katanya.

 

Ia mengimbau, jika kegiatan di hutan maupun perkebunan agar sebelumnya melakukan koordinasi dengan puskesmas setempat agar dilakukan pemeriksaan. Setelah berkegiatan dari hutan pun harus dilakukan pemeriksaan, jika terdapat kasus positif, maka dapat segera dilakukan penanganan dan isolasi.

 

"Perihal ini perlu dilakukan agar masyarakat dan pemerintah bisa bersama-sama memecahkan masalah ini. Termasuk teman-teman dari industri perkebunan dan perhutanan, " kata Basuki.