Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Satu kursi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Balikpapan terancam hangus atau hilang bila tidak segera dilakukan pergantian antar waktunya (PAW) dalam rentang Januari hingga Februari nanti.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Balikpapan Syafrudin, di Balikpapan, Minggu, mengatakan, jika tinggal 5 bulan masa bakti nanti, tidak akan ada lagi PAW, maka kursi itu akan dibiarkan kosong.
"Kalau sampai Februari 2014 ini tidak diurus PAW, maka kesempatan untuk menempatkan wakil PPP di DPRD Balikpapan," kataya.
Hal tersebut, menurut dia, sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib.
Karena itu Badan Kehormatan berencana mengundang jajaran pengurus DPC PPP untuk membicarakan mengenai satu kursi PPP yang kini kosong tersebut.
"Kami akan undang DPC PPP pertengahan pekan ini," kata Syafrudin.
Dia mengatakan, kursi anggota DPRD Balikpapan untuk PPP itu kosong setelah Jumiati dinonaktifkan ketika menjalani pemeriksaan atas kasus penggunaan ijazah palsu.
Oleh Mahkamah Agung (MA), politisi PPP yang juga pengusaha migas ini kemudian dihukum kurungan 5 bulan penjara karena terbukti menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratannya saat menjadi calon anggota legislatif anggota DPRD Balikpapan.
Salinan putusan MA baru saja diterima BK DPRD Balikpapan. Jadi sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, status Jumiati bukan lagi non aktif, tetapi sudah diberhentikan.
Pengurus DPC PPP Balikpapan belum menanggapi soal ini. Dari fakta yang ada di DPC PPP Balikpapan, bila akan ada PAW, kursi yang ada itu akan menjadi hak caleg yang suaranya terbanyak kedua setelah Jumiati, yaitu Makmur di nomor urut 3 dan H Juraidah Anwar, nomor urut 4.
"Saya memang nomor 4 tapi yang nomor urut 2 sudah keluar dari PPP, lalu nomor urut 3 Pak Makmur tidak berminat untuk menjadi anggota DPRD kalau Jumiati diberhentikan," kata Juraidah.
Namun demikian, Juraidah menyerahkan sepenuhnya penggantian itu pada mekanisme yang berlaku di PPP demi menyelamatkan suara para pemilih partai berlambang Ka`bah, tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Balikpapan Syafrudin, di Balikpapan, Minggu, mengatakan, jika tinggal 5 bulan masa bakti nanti, tidak akan ada lagi PAW, maka kursi itu akan dibiarkan kosong.
"Kalau sampai Februari 2014 ini tidak diurus PAW, maka kesempatan untuk menempatkan wakil PPP di DPRD Balikpapan," kataya.
Hal tersebut, menurut dia, sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib.
Karena itu Badan Kehormatan berencana mengundang jajaran pengurus DPC PPP untuk membicarakan mengenai satu kursi PPP yang kini kosong tersebut.
"Kami akan undang DPC PPP pertengahan pekan ini," kata Syafrudin.
Dia mengatakan, kursi anggota DPRD Balikpapan untuk PPP itu kosong setelah Jumiati dinonaktifkan ketika menjalani pemeriksaan atas kasus penggunaan ijazah palsu.
Oleh Mahkamah Agung (MA), politisi PPP yang juga pengusaha migas ini kemudian dihukum kurungan 5 bulan penjara karena terbukti menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratannya saat menjadi calon anggota legislatif anggota DPRD Balikpapan.
Salinan putusan MA baru saja diterima BK DPRD Balikpapan. Jadi sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, status Jumiati bukan lagi non aktif, tetapi sudah diberhentikan.
Pengurus DPC PPP Balikpapan belum menanggapi soal ini. Dari fakta yang ada di DPC PPP Balikpapan, bila akan ada PAW, kursi yang ada itu akan menjadi hak caleg yang suaranya terbanyak kedua setelah Jumiati, yaitu Makmur di nomor urut 3 dan H Juraidah Anwar, nomor urut 4.
"Saya memang nomor 4 tapi yang nomor urut 2 sudah keluar dari PPP, lalu nomor urut 3 Pak Makmur tidak berminat untuk menjadi anggota DPRD kalau Jumiati diberhentikan," kata Juraidah.
Namun demikian, Juraidah menyerahkan sepenuhnya penggantian itu pada mekanisme yang berlaku di PPP demi menyelamatkan suara para pemilih partai berlambang Ka`bah, tersebut. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014