Nunukan (ANTARA Kaltim)- Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara sampai saat ini masih jauh tertinggal yang menyebabkan banyaknya wilayah yang terkebelakang, kata bupati.
Bupati Nunukan, Drs Basri di Kecamatan Seimenggaris Nunukan, Rabu yang dimintai tanggapannya mengungkapkan, sebenarnya mekanisme pembangunan di daerahnya telah disesuaikan dengan prosedur pengusulan yakni melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa.
Namun kata dia, memang tidak semua usulan melalui musrenbang tersebut dapat diakomodasi seluruhnya sehubungan dengan jumlah anggaran yang terbatas.
Ia menegaskan, akomodasi usulan itu harus dibagi rata kepada 16 kecamatan yang ada di daerahnya secara proporsional sesuai kemampuan anggaran daerah.
Bupati Nunukan mencontohkan dana pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 sebesar Rp1,8 triliun tidak semuanya diperuntukkan pembangunan fisik tetapi juga dibutuhkan untuk non fisik seperti pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pemerintahan kecamatan dan kelurahan atau desa.
"Minimnya anggaran pada APBD maka kita perlu akomodasi usulan yang lebih prioritas terlebih dahulu supaya bisa merata kepada seluruh kecamatan yang ada," ucap dia.
Meskipun demikian, Pemkab Nunukan tetap berusaha maksimal untuk terus melakukan langkah-langkah demi pengembangan pembangunan pada semua sektor khususnya infrastruktur jalan agar masyarakat dapat menikmatinya dengan baik.
Mengenai besarnya usulan proyek yang bernilai anggaran kecil, dia mengatakan sangat bagus asalkan benar-benar dikerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan draft yang telah disepakati dengan DPRD Nunukan atau program pemerintah yang mengacu pada "bottom up" atau usulan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Bupati Nunukan, Drs Basri di Kecamatan Seimenggaris Nunukan, Rabu yang dimintai tanggapannya mengungkapkan, sebenarnya mekanisme pembangunan di daerahnya telah disesuaikan dengan prosedur pengusulan yakni melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa.
Namun kata dia, memang tidak semua usulan melalui musrenbang tersebut dapat diakomodasi seluruhnya sehubungan dengan jumlah anggaran yang terbatas.
Ia menegaskan, akomodasi usulan itu harus dibagi rata kepada 16 kecamatan yang ada di daerahnya secara proporsional sesuai kemampuan anggaran daerah.
Bupati Nunukan mencontohkan dana pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 sebesar Rp1,8 triliun tidak semuanya diperuntukkan pembangunan fisik tetapi juga dibutuhkan untuk non fisik seperti pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pemerintahan kecamatan dan kelurahan atau desa.
"Minimnya anggaran pada APBD maka kita perlu akomodasi usulan yang lebih prioritas terlebih dahulu supaya bisa merata kepada seluruh kecamatan yang ada," ucap dia.
Meskipun demikian, Pemkab Nunukan tetap berusaha maksimal untuk terus melakukan langkah-langkah demi pengembangan pembangunan pada semua sektor khususnya infrastruktur jalan agar masyarakat dapat menikmatinya dengan baik.
Mengenai besarnya usulan proyek yang bernilai anggaran kecil, dia mengatakan sangat bagus asalkan benar-benar dikerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan draft yang telah disepakati dengan DPRD Nunukan atau program pemerintah yang mengacu pada "bottom up" atau usulan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014