Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanudin menyatakan akan mengawal Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mewujudkan pemerintahan bersih dari korupsi.

“Saya yakin semuanya yang ada di OIKN sudah dibekali integritas dan selalu mendapatkan pesan dari pak kepala untuk tidak melakukan penyimpangan, dimulai dari hal yang terkecil, sampai dengan bagi-bagi jabatan dan bagi-bagi proyek, contohnya,” ujar Ahmad dalam Focus Group Discussion (FGD) di Seminyak, Bali, Jumat.

Ahmad menjelaskan pemberantasan korupsi yang efektif dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.

Baca juga: Tetangga IKN harapkan pemerataan akses Internet

Visi IKN sebagai kota dunia yang memberikan manfaat bagi semua, lanjut Ahmad, memerlukan penyelenggaraan pemerintahan yang agile, clean, dan responsive.

“Tugas OIKN untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sangatlah besar. Dan butuh setting pemerintahan yang terbaik untuk mendukungnya,” ujar Kabiro Ahmad.

Dalam pelaksanaannya, Kabiro Ahmad mengatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab OIKN sangat besar sehingga diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penanganan konflik kepentingan/benturan kepentingan.

Baca juga: Pembangunan Kota Nusantara kembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan

Pewarta: Putu Indah Savitri

Editor : Imam Santoso


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023