Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan pekerja anak ke Kalimantan Timur pada akhir Juni 2023.
"Tahun 2023, kami melanjutkan ke 10 lokus. Salah satunya adalah kunjungan kerja saat ke Kalimantan Timur," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Upaya pengawasan itu salah satunya dilatarbelakangi peristiwa pada 2011, di mana terdapat 36 orang meregang nyawa di area bekas tambang batubara i Kalimantan Timur. Sebagian besar korban peristiwa itu adalah anak.
Jasra Putra menyebut informasi dari penggiat lingkungan di Kaltim, ada 1.735 lubang tambang yang belum direklamasi, yang berpotensi dimanfaatkan dan membahayakan pekerjanya.
Baca juga: DPRD Kaltim terima aduan ada sekolah di Kutim rusak dampak tambang
Begitu juga LSM yang berfokus pada pengawasan pekerja anak, juga melaporkan banyak BUMD yang masih mempekerjakan anak.
Dalam kunjungan kerja ke Kaltim, KPAI menemui perwakilan perusahaan tambang batubara, lembaga kesejahteraan sosial anak, Forum Anak Daerah, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.
Upaya pengawasan pekerja anak dilakukan KPAI untuk menjalankan mandat Presiden Joko Widodo dalam RPJMN untuk menurunkan angka pekerja anak.
Selama 2020 hingga 2022, KPAI telah mengunjungi 19 kabupaten/kota di Indonesia terkait pengawasan pekerja anak.
Baca juga: Polresta Samarinda amankan pelaku tambang ilegal
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Tahun 2023, kami melanjutkan ke 10 lokus. Salah satunya adalah kunjungan kerja saat ke Kalimantan Timur," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Upaya pengawasan itu salah satunya dilatarbelakangi peristiwa pada 2011, di mana terdapat 36 orang meregang nyawa di area bekas tambang batubara i Kalimantan Timur. Sebagian besar korban peristiwa itu adalah anak.
Jasra Putra menyebut informasi dari penggiat lingkungan di Kaltim, ada 1.735 lubang tambang yang belum direklamasi, yang berpotensi dimanfaatkan dan membahayakan pekerjanya.
Baca juga: DPRD Kaltim terima aduan ada sekolah di Kutim rusak dampak tambang
Begitu juga LSM yang berfokus pada pengawasan pekerja anak, juga melaporkan banyak BUMD yang masih mempekerjakan anak.
Dalam kunjungan kerja ke Kaltim, KPAI menemui perwakilan perusahaan tambang batubara, lembaga kesejahteraan sosial anak, Forum Anak Daerah, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.
Upaya pengawasan pekerja anak dilakukan KPAI untuk menjalankan mandat Presiden Joko Widodo dalam RPJMN untuk menurunkan angka pekerja anak.
Selama 2020 hingga 2022, KPAI telah mengunjungi 19 kabupaten/kota di Indonesia terkait pengawasan pekerja anak.
Baca juga: Polresta Samarinda amankan pelaku tambang ilegal
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023