DPRD Kaltim terima aduan ada sekolah di Kutim rusak dampak tambang

Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima aduan warga dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ada sekolah di wilayah itu rusak karena banjir diduga akibat jebolnya lubang pasca tambang milik PT Kaltim Prima Coal.

 

"Hari ini kami baru menerima surat aduan dari warga Kutim yang mengeluhkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 003 Sangatta Utara, fasilitas sekolah rusak karena banjir dampak dari lubang pasca tambang," kata  Anggota Komisi I DPRD Kaltim M. Udin di Samarinda, Senin.

 

Ia menyebutkan, akibat banjir yang menerpa fasilitas pendidikan itu sejumlah perabotan hingga sarana infrastruktur jadi rusak, seperti pagar beton sepanjang 45 meter, pagar besi yang hanyut, perabotan elektronik dan buku juga ikut rusak.

 

M.Udin menjelaskan, usai menerima aduan  warga tersebut, Komisi I DPRD Kaltim akan melakukan investigasi terlebih dahulu guna memastikan kerusakan itu  apakah benar diakibatkan oleh lubang pasca tambang yang diduga milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), serta melakukan koordinasi kepada perusahaan tersebut.

 

"Koordinasi yang kita lakukan apakah perusahaan mengetahui kejadian ini atau tidak," kata M. Udin

 

Ia memastikan aduan yang masuk akan segera ditindak lanjuti, sebab bagaimanapun kejadian tersebut merupakan bentuk ancaman bagi masyarakat apabila tidak segera disikapi.

 

"Jangan sampai ke depan ketika anak-anak kita sedang belajar terkena musibah," ujar M. Udin.

Sementara Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutim dan Berau Agiel Suwarno menambahkan aduan masyarakat itu,  ia duga tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat bahkan perusahaan, sehingga masyarakat memilih untuk mengadu kepada DPRD Kaltim. 

 

"Mungkin masyarakat sudah mengadu ke Pemkab Kutim dan perusahaan namun tidak dihiraukan makanya mereka mengadu ke DPRD Kaltim," ungkap Agiel.

 

Ia mengungkapkan berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat bahwa luapan air tersebut berasal dari kolam lubang pasca tambang yang tak lagi mampu menampung debit air yang ada. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)