Samarinda (ANTARA Kaltim) - Penyerapan aspirasi masyarakat melaui reses akan memberi kesempatan kepada anggota DPRD khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) untuk kembali ke daerah pemilihannya guna lebih memahami berbagai persoalan masyarakat serta melihat secara langsung kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat.
Hampir seluruh anggota DPRD melaporkan hasil reses di dapil masing-masing. Di dapil I Samarinda, reses dilakukan oleh Andi Harun, Hadi Mulyadi, Dahri Yasin, Abdurrahman Alhasni, Ichruni Lutfi Sarasakti, Sudarno, Rusman Ya’qub, Siti Qomariah, Mudiyat Noor, dan Jawad Sirajudin.
Juru bicara dapil I Siti Qomariah menyampaikan, masalah banjir masih menjadi topik utama dalam reses di kota ini. Banjir yang sebenarnya dari dulu bisa bisa diatasi justru kini makin menghambat aktivitas masyarakat.
Padahal alokasi anggran untuk penanganan banjir sangat besar. Namun masalah tersebut belum juga teratasi.
“Banjir ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Sampai saat ini penanganan masalah banjir masih menjadi persoalan di Samarinda,†ucapnya dalam Rapat Paripurna I 2014 yang dipimpin Agus Santoso ini.
Selain itu Siti Qomariah mengungkapkan permasalahan yang paling mendasar. Saat ini Samarinda membutuhkan penataan kota yang terkonsep dengan baik. Masalah kemacetan juga menjadi keluhan masyarakat. Ini karena kondisi jalan yang sempit ditambah kuantitas kendaraan yang semakin bertambah. Ironisnya pemerintah terkesan lambat menanganinya.
Di Kelurahan Sei Keledang warga mengelukan permasalahan drainase, kelancaran air bersih serta rehabilitasi rumah ibadah. Di daerah Loa Janan Ilir, warga mengeluhkan permasalahn yang sama.
Persoalan-persoalan dalam bidang kesehatan pun menjadi pemandangan pada laporan hasil reses masa sidang III DPRD Kaltim. Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi ternyata masih sangat kurang dalam fasilitas pelayanan rumah sakit, khususnya di RS AW Syahrani.
Sektor perekonomian juga menjadi bahan perhatian. Pedagang di Citra Niaga dan sekitarnya tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal tempat tersebut bisa menjadi objek wisata alternatif untuk wisatawan yang berkunjung ke Kaltim. Juga pasar tradisional yang hingga kini terkesan minim perhatian dari pemerintah daerah.
“Saya bersama anggota DPRD yang lain di dapil Samarinda berharap laporan ini akan menjadi perhatian dari pemerintah. Penyampaian ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi anggota DPRD Kalimantan Timur, “ tuturnya mengakhiri laporan. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hampir seluruh anggota DPRD melaporkan hasil reses di dapil masing-masing. Di dapil I Samarinda, reses dilakukan oleh Andi Harun, Hadi Mulyadi, Dahri Yasin, Abdurrahman Alhasni, Ichruni Lutfi Sarasakti, Sudarno, Rusman Ya’qub, Siti Qomariah, Mudiyat Noor, dan Jawad Sirajudin.
Juru bicara dapil I Siti Qomariah menyampaikan, masalah banjir masih menjadi topik utama dalam reses di kota ini. Banjir yang sebenarnya dari dulu bisa bisa diatasi justru kini makin menghambat aktivitas masyarakat.
Padahal alokasi anggran untuk penanganan banjir sangat besar. Namun masalah tersebut belum juga teratasi.
“Banjir ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Sampai saat ini penanganan masalah banjir masih menjadi persoalan di Samarinda,†ucapnya dalam Rapat Paripurna I 2014 yang dipimpin Agus Santoso ini.
Selain itu Siti Qomariah mengungkapkan permasalahan yang paling mendasar. Saat ini Samarinda membutuhkan penataan kota yang terkonsep dengan baik. Masalah kemacetan juga menjadi keluhan masyarakat. Ini karena kondisi jalan yang sempit ditambah kuantitas kendaraan yang semakin bertambah. Ironisnya pemerintah terkesan lambat menanganinya.
Di Kelurahan Sei Keledang warga mengelukan permasalahan drainase, kelancaran air bersih serta rehabilitasi rumah ibadah. Di daerah Loa Janan Ilir, warga mengeluhkan permasalahn yang sama.
Persoalan-persoalan dalam bidang kesehatan pun menjadi pemandangan pada laporan hasil reses masa sidang III DPRD Kaltim. Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi ternyata masih sangat kurang dalam fasilitas pelayanan rumah sakit, khususnya di RS AW Syahrani.
Sektor perekonomian juga menjadi bahan perhatian. Pedagang di Citra Niaga dan sekitarnya tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal tempat tersebut bisa menjadi objek wisata alternatif untuk wisatawan yang berkunjung ke Kaltim. Juga pasar tradisional yang hingga kini terkesan minim perhatian dari pemerintah daerah.
“Saya bersama anggota DPRD yang lain di dapil Samarinda berharap laporan ini akan menjadi perhatian dari pemerintah. Penyampaian ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi anggota DPRD Kalimantan Timur, “ tuturnya mengakhiri laporan. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014