DPRD Kaltim soroti Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur kembali menyoroti kinerja Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas.

 

"Badan pengelola seharusnya membuka ruang untuk menyikapi dengan tetap berpegang pada aturan tentang persyaratan mendapatkan Beasiswa Kaltim Tuntas," kata Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin di Samarinda, Rabu.

 

Menurutnya, tidak semua yang mendaftar itu bisa lolos untuk mendapatkan bantuan beasiswa  yang berasal dari APBD Kaltim. Hal itu bisa terjadi karena berkas yang kurang lengkap atau soal teknis lainnya. 

 

Ia merincikan, sebanyak 15.745 mahasiswa telah resmi mendaftar untuk Beasiswa Kaltim Tuntas, dan 29.297 mahasiswa mendaftar untuk Beasiswa Stimulan hingga batas akhir pendaftaran pada tanggal 31 Maret 2023. 

 

"Untuk beasiswa stimulan tercatat 202.062 pendaftar hingga tanggal 7 April 2023," katanya.

 

Salehuddin mengungkapkan, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, Komisi IV  mengingatkan kepada Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas  untuk membuka proses ruang interaksi, untuk keluarga tidak mampu dan veteran," katanya.

 

"Misalnya untuk melakukan registrasi ternyata ada permasalahan, minimal ada feedback yang harusnya disampaikan," kata dia.

 

Lanjutnya, feedback yang harus ditindaklanjuti pihak pengelola tanpa harus menunggu memberikan semacam pemutusan, misalnya anda tidak berhak, anda tidak melakukan input yang benar atau ada beberapa mengalami kesalahan.

 

Legislator daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut menegaskan bahwa pihaknya sudah berulang kali mengingatkan Badan Pengelola Beasiswa Tuntas agar melakukan interaksi atau komunikasi dengan pihak yang mengikuti proses pendaftaran pengajuan beasiswa. 

 

"Pengelola semestinya juga dapat membuat sebuah sistem untuk interaksi, agar memudahkan menyempurnakan administrasi yang mungkin dianggap kurang lengkap," katanya.

 

“Coba dibuat ada semacam sistem di situ untuk melakukan proses interaksi gitu memang ada sistem sanggah namanya, ya tapi harusnya ini kan bisa dimaksimalkan," ungkap Saleh.

 

 Salehuddin  menambahkan, di Kaltim ada beberapa daerah yang masih jaringan internet tidak maksimal untuk melakukan pendaftaran secara online.  Paling tidak didatangkan langsung secara fisik untuk melakukan klarifikasi, dan ini semestinya didorong.

 

"Pada intinya ada ruang interaksi itu ada ruang tidak hanya mengklaim sanggahan tapi ada ruang interaksi dan itu bisa dimaksimalkan melakukan proses perbaikan perbaikan kecil yang memang dilakukan oleh pendaftar, termasuk veteran tadi,” ujar Salehuddin.