Samarinda (DPRD Kaltim)- Anggota Komisi I DPRD Kaltim Rakhmad Majid Gani menyatakan keprihatinan terhadap kondisi pos pengamanan di perbatasan yang dianggapnya kurang layak. Contohnya pos perbatasan di Sebatik dan Lumbis di Nunukan.
Padahal menurutnya, perosnel TNI yang berada di pos penjagaan wilayah perbatasan tersebut menjaga kedaulatan bangsa, martabat dan harga diri bangsa. Karenanya harus dijamin keamanan, kesehatan dan kesejahteraannya.
"Kami sangat miris ketika menyaksikan pos pengamanannya mirip poskamling," ungkap politikus Partai Amanat Nasional ini.
Untuk itu anggota DPRD dewan asal dapil utara Kaltim ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kaltim, anggota DPRD Kaltim, anggota DPR Perwakilan Kaltim dan DPD Perwakilan Kaltim perlu melakukan negosiasi bersama dengan pemerintah pusat guna mendapatkan perhatian khusus bagi pembangunan di perbatasan Kaltim.
"Terutama mengenai anggaran untuk mengejar keterbelakangan dan anggaran khusus untuk menjaga wilayah perbatasan," sarannya.
Memang, untuk mengantisipasi penyelundupan narkoba dari jalur perbatasan, TNI Angkatan Darat (AD) berencana menambah pasukannya di wilayah terluar republik ini. Jalur pengamanan yang diperketat itu, terutama berada di Pulau Sebatik.
Sebelum realisasi penambahan pasukan dilakukan, TNI AD merencanakan pengamanan ekstra ketat di daerah tertentu yang rawan penyelundupan.
Ke depan TNI AD selain meningkatkan pengamanan di perbatasan, pos-pos tertentu yang dianggap rawan akan ditambahkan pos. Daerah-daerah yang tidak begitu rawan, sebagian pasukan bakal ditarik dan masuk ke pos yang rawan.
Menurut Rakhmat, di Sebatik banyak sekali titik-titik rawan yang disalahgunakan, terutama untuk penyelundupan.
“Di Sebatik keamanan kita pernah mencegah empat ton lebih gula pasir yang akan diselundupkan ke Kaltim. Kalau itu masuk ke Kaltim tentu akan berpengaruh terhadap pasaran gula pasir di Kaltim. Bisa tidak laku gula pasir lokal,†tambahnya.
Berkaca dari kondisi itu, ia berharap banyak pemerintah memberikan kepastian penambahan personel keamanan. Termasuk memperbaiki pos penjagaan. Agar siapapun yang bertugas, bisa menjalankan tugasnya dengan baik didukung fasilitas memadai.
“Infonya, kekuatan Kodim di sana masih 49 persen. TNI AD akan mengambil dukungan pasukan dari wilayah-wilayah lain sehingga melengkapi wilayah Kodim di wilayah perbatasan,†tuturnya. (Humas DPRD altim/adv/lin/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Padahal menurutnya, perosnel TNI yang berada di pos penjagaan wilayah perbatasan tersebut menjaga kedaulatan bangsa, martabat dan harga diri bangsa. Karenanya harus dijamin keamanan, kesehatan dan kesejahteraannya.
"Kami sangat miris ketika menyaksikan pos pengamanannya mirip poskamling," ungkap politikus Partai Amanat Nasional ini.
Untuk itu anggota DPRD dewan asal dapil utara Kaltim ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kaltim, anggota DPRD Kaltim, anggota DPR Perwakilan Kaltim dan DPD Perwakilan Kaltim perlu melakukan negosiasi bersama dengan pemerintah pusat guna mendapatkan perhatian khusus bagi pembangunan di perbatasan Kaltim.
"Terutama mengenai anggaran untuk mengejar keterbelakangan dan anggaran khusus untuk menjaga wilayah perbatasan," sarannya.
Memang, untuk mengantisipasi penyelundupan narkoba dari jalur perbatasan, TNI Angkatan Darat (AD) berencana menambah pasukannya di wilayah terluar republik ini. Jalur pengamanan yang diperketat itu, terutama berada di Pulau Sebatik.
Sebelum realisasi penambahan pasukan dilakukan, TNI AD merencanakan pengamanan ekstra ketat di daerah tertentu yang rawan penyelundupan.
Ke depan TNI AD selain meningkatkan pengamanan di perbatasan, pos-pos tertentu yang dianggap rawan akan ditambahkan pos. Daerah-daerah yang tidak begitu rawan, sebagian pasukan bakal ditarik dan masuk ke pos yang rawan.
Menurut Rakhmat, di Sebatik banyak sekali titik-titik rawan yang disalahgunakan, terutama untuk penyelundupan.
“Di Sebatik keamanan kita pernah mencegah empat ton lebih gula pasir yang akan diselundupkan ke Kaltim. Kalau itu masuk ke Kaltim tentu akan berpengaruh terhadap pasaran gula pasir di Kaltim. Bisa tidak laku gula pasir lokal,†tambahnya.
Berkaca dari kondisi itu, ia berharap banyak pemerintah memberikan kepastian penambahan personel keamanan. Termasuk memperbaiki pos penjagaan. Agar siapapun yang bertugas, bisa menjalankan tugasnya dengan baik didukung fasilitas memadai.
“Infonya, kekuatan Kodim di sana masih 49 persen. TNI AD akan mengambil dukungan pasukan dari wilayah-wilayah lain sehingga melengkapi wilayah Kodim di wilayah perbatasan,†tuturnya. (Humas DPRD altim/adv/lin/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013