Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN RB) Profesor Eko Prasojo, meresmikan peluncuran Quick Wins Reformasi Birokrasi kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), di halaman gedung kembar kompleks perkantoran bupati, JUmat.
"Quick Wins adalah program cepat capai, yaitu program yang dalam waktu tidak terlalu lama dapat dicapai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ," ujar Eko Prasojo.
Dikatakan Eko Prasojo, ada prubahan fundamental yang harus dilakukan dalam program cepat capai, dengan kemampuan politik yang didukung semua pihak, baik politisi masyarakat dan aparatur pemerintah.
Dengan dilaksankannya reformasi birokrasi, semua aparatur pemerintah di Kukar kata Eko Prasojo harus ikut melakukan perubahan, mulai diri sendiri, individu dan organisasi serta sisitem kerja wajib direformasi bersama.
"PNS wajib disiplin kerja tepat waktu, wajib melakukan inovasi, SKPD wajib berkoordinasi serta wajib memberikan playanan publik terbaik," tegasnya.
Dia berharap, melalui peluncuran quick wins itu bisa terjadi perubahan prilaku budya, mental dan model aparat birokrasi yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengatakan reformasi birokrasi diharapkan membawa perubahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka meweujudkan tataklola pemerintahan yang baik.
"Pelayanan kita masih sering lambat, makanya reformasi birokrasi ini yang akan menjawab dan mengatasi hal itu," katanya.
Kepada seluruh SKPD dan aparat pemerintah, Rita Widyasari menekankan agar melaksanakan reformasi birokrasi sepenuhnya, mulai dari diri sendiri yaitu disiplin dan tingkatkan kinerja.
"Tak ada lagi PNS yang santai hanya berharap uang, tak ada lagi yang datang ke kantor absen lalu pulang, yang seperti ini merupakan penjajah," tegasnya.
Ada enam program quick wins yang mengawali reformasi birokrasi di Kukar yakni, pilot project pengembangan sistem informasi dan penerimaan peserta didik baru tingkat SMPN, SMAN, dan SMKN berbasis "online" di Tenggarong.
Peningkatan kualitas jalan dalam kota Tenggarong, percepatan pelayanan dan klaim Jamkesda, pelaksanaan sistem computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi pejabat struktural di Kukar.
Program quick wins lainnya yaitu, penerapan pelayanan perizinan terpadu di BP2T yang efektif, murah, cepat dan mudah serta penerapan sistem manajemen disiplin aparatur berbasis online di lima SKPD yaitu Setda, Bappeda, BKD, BPKAD, dan Ispektorat.
"Program tersebut untuk mejawab keinginan masyarakat dalam hal pelayanan yang baik, serta upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur," ujar Sekretaris Daerah Kukar Edi Darmansyah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Quick Wins adalah program cepat capai, yaitu program yang dalam waktu tidak terlalu lama dapat dicapai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ," ujar Eko Prasojo.
Dikatakan Eko Prasojo, ada prubahan fundamental yang harus dilakukan dalam program cepat capai, dengan kemampuan politik yang didukung semua pihak, baik politisi masyarakat dan aparatur pemerintah.
Dengan dilaksankannya reformasi birokrasi, semua aparatur pemerintah di Kukar kata Eko Prasojo harus ikut melakukan perubahan, mulai diri sendiri, individu dan organisasi serta sisitem kerja wajib direformasi bersama.
"PNS wajib disiplin kerja tepat waktu, wajib melakukan inovasi, SKPD wajib berkoordinasi serta wajib memberikan playanan publik terbaik," tegasnya.
Dia berharap, melalui peluncuran quick wins itu bisa terjadi perubahan prilaku budya, mental dan model aparat birokrasi yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengatakan reformasi birokrasi diharapkan membawa perubahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka meweujudkan tataklola pemerintahan yang baik.
"Pelayanan kita masih sering lambat, makanya reformasi birokrasi ini yang akan menjawab dan mengatasi hal itu," katanya.
Kepada seluruh SKPD dan aparat pemerintah, Rita Widyasari menekankan agar melaksanakan reformasi birokrasi sepenuhnya, mulai dari diri sendiri yaitu disiplin dan tingkatkan kinerja.
"Tak ada lagi PNS yang santai hanya berharap uang, tak ada lagi yang datang ke kantor absen lalu pulang, yang seperti ini merupakan penjajah," tegasnya.
Ada enam program quick wins yang mengawali reformasi birokrasi di Kukar yakni, pilot project pengembangan sistem informasi dan penerimaan peserta didik baru tingkat SMPN, SMAN, dan SMKN berbasis "online" di Tenggarong.
Peningkatan kualitas jalan dalam kota Tenggarong, percepatan pelayanan dan klaim Jamkesda, pelaksanaan sistem computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi pejabat struktural di Kukar.
Program quick wins lainnya yaitu, penerapan pelayanan perizinan terpadu di BP2T yang efektif, murah, cepat dan mudah serta penerapan sistem manajemen disiplin aparatur berbasis online di lima SKPD yaitu Setda, Bappeda, BKD, BPKAD, dan Ispektorat.
"Program tersebut untuk mejawab keinginan masyarakat dalam hal pelayanan yang baik, serta upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur," ujar Sekretaris Daerah Kukar Edi Darmansyah. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013