Samarinda (ANTARA Kaltim)- Salah satu upaya untuk menekan laju angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk maka sangat diperlukan pengintegrasian program pendidikan kependudukan kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan , pemahaman dan kesadaran mengenai masalah kependudukan.
“Ada empat permasalahan kependudukan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yakni dari aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan data kependudukan,†kata Kabid Dalduk, Muhammad Hatta , mewakili Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, saat membuka sosialisasi program pendidikan di Samarinda.
Ia mengatakan, permasalahan kependudukan tersebut memerlukan perhatian semua pihak, sehingga salah satu upaya yang dianggap efektif adalah dengan melakukan pendekatan melalui pendidikan kependudukan .
Pendidikan kependudukan tersebut bertujuan untuk membentuk pola pikir, sikap dan prilaku masyarakat , sehingga mereka memiliki pengetahuan , pemahaman dan kesadaran dan akhirnya mendukung program-program kependudukan dan keluarga berencana.
M.Hatta menjelaskan, masalah kependudukan di Indonesia jika dilihat dari aspek kuantitas jumlahnya cukup besar yakni sekityar 237,6 juta jiwa dan menduduki peringkat ke empat terbanyak di dunia. Kemudian dari aspek kualitas Indonesia masih memiliki 13,33 persen penduduk miskin, dengan tingkat pendidikan , kesehatan dan daya beli yang rendah.
“Hal itu membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati urutan ke 121 dari 186 negara di dunia,†katanya.
Selain itu bangsa Indonesia memiliki masalah persebaran penduduk yang tidak merata 58 persen di antaranya tinggal dipulau Jawa, sedangkan yang lainnya tersebar di beberapa pulau, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya.
Lanjut Hatta , data, informasi, dan administrasi kependudukan di Indonesia juga masih banyak masalah yang perlu dibenahi serta pencatatan/registrasi penduduk yang berkenaan dengan kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepergian belum bisa dilakukan dengan tertib, disiplin, serta cermat sesuai ketentuan.
“Jadi masalah kependudukan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan BKKBN melainkan menjadi tanggung jawab bersama, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak swasta, LSM , mitra kerja lainnya dan seluruh lapisan masyarakat,†ujar Muhammad Hatta (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“Ada empat permasalahan kependudukan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yakni dari aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan data kependudukan,†kata Kabid Dalduk, Muhammad Hatta , mewakili Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, saat membuka sosialisasi program pendidikan di Samarinda.
Ia mengatakan, permasalahan kependudukan tersebut memerlukan perhatian semua pihak, sehingga salah satu upaya yang dianggap efektif adalah dengan melakukan pendekatan melalui pendidikan kependudukan .
Pendidikan kependudukan tersebut bertujuan untuk membentuk pola pikir, sikap dan prilaku masyarakat , sehingga mereka memiliki pengetahuan , pemahaman dan kesadaran dan akhirnya mendukung program-program kependudukan dan keluarga berencana.
M.Hatta menjelaskan, masalah kependudukan di Indonesia jika dilihat dari aspek kuantitas jumlahnya cukup besar yakni sekityar 237,6 juta jiwa dan menduduki peringkat ke empat terbanyak di dunia. Kemudian dari aspek kualitas Indonesia masih memiliki 13,33 persen penduduk miskin, dengan tingkat pendidikan , kesehatan dan daya beli yang rendah.
“Hal itu membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati urutan ke 121 dari 186 negara di dunia,†katanya.
Selain itu bangsa Indonesia memiliki masalah persebaran penduduk yang tidak merata 58 persen di antaranya tinggal dipulau Jawa, sedangkan yang lainnya tersebar di beberapa pulau, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya.
Lanjut Hatta , data, informasi, dan administrasi kependudukan di Indonesia juga masih banyak masalah yang perlu dibenahi serta pencatatan/registrasi penduduk yang berkenaan dengan kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepergian belum bisa dilakukan dengan tertib, disiplin, serta cermat sesuai ketentuan.
“Jadi masalah kependudukan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan BKKBN melainkan menjadi tanggung jawab bersama, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak swasta, LSM , mitra kerja lainnya dan seluruh lapisan masyarakat,†ujar Muhammad Hatta (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013