Elemen Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Paser, Kaltim, mempertanyakan komitmen pemerintah daerah setempat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
"Kami mengamati kebijakan selama dua tahun terakhir, komitmen pemda kurang terhadap masalah lingkungan," kata Aktivis GMNI Paser Putra Isnai saat menyampaikan pendapatnya pada acara diskusi publik dengan tema Politik dan Lingkungan di Bloom Cafe Tanah Grogot, Jumat.
Diskusi publik yang dirangkai dengan buka bersama di selenggarakan oleh Aliansi Aktivis Paser. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Achmad Safari dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser Basri Mansur.
Menurut Putra, saat ini pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan insfrastruktur, sementara pembangunan infrastruktur pengelolaan lingkungan minim perhatian.
"Peristiwa banjir besar beberapa waktu lalu, mestinya menjadi pengingat bagi pemerintah daerah, bahwa pengelolaan lingkungan juga penting karena dampak banjir juga bisa merusak infrastruktur yang sudah dibangun," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan aktivis HMI Paser Yasri, di mana menurut dia, selama ini jika terjadi permasalahan lingkungan, kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasinya tidak sampai menyentuh ke bagian hulu.
"Permasalahan terbesar ada di bagian hulu, percuma mengelola bagian hilir sementara sumber masalah di bagian hulu tidak diselesaikan terlebih dahulu," jelas Yasri.
Yasri mencontohkan banyak masalah terjadi di bagian hulu seperti adanya aktivitas yang merusak lingkungan tetapi sepertinya pemerintah daerah tidak berdaya menghadapi kondisi demikian.
"Ada penambangan ilegal maupun penebangan hutan tak terkontrol, akibatnya terjadi erosi, sungai menjadi dangkal, ketika hujan deras, air meluap hingga ke pemukiman penduduk, " jelasnya
Sementara Kepala DLH Paser Achmad Safari mengatakan saat ini isu lingkungan yang sedang jadi sorotan adalah masalah banjir dan sampah. Kedua masalah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditangani.
"Menangani masalah lingkungan ini tidak serta merta selesai dalam setahun atau dua tahun, perlu waktu," Kata Safari.
Menurut dia, penanganan masalah lingkungan harus dilakukan menyeluruh dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
"Harus dari berbagai aspek, karena jika kebijakan yang diambil hanya berdasarkan satu aspek saja, maka akan muncul masalah baru dari sisi aspek lain, Karena itulah penyelesaiannya harus mempertimbangkan berbagai aspek, ' jelas Safari.
Soal komitmen lingkungan, Safari menegaskan bahwa salah satu bentuk komitmen yang nyata adalah diraihnya Piala Adipura dari kementerian lingkungan hidup.
"Piala Adipura menjadi bukti komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.
Sementara itu, Wakil ketua Komisi III DPRD Paser Basri Mansur mengatakan mengatasi permasalahan lingkungan memang harus dimulai dari hulu ke hilir dan semua kebijakan ada di tangan kepala daerah.
"Kami di DPRD, dalam beberapa kasus lingkungan selalu merekomendasikan (terkait penganggaran) untuk kegiatan penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup," ucap Basri.
Sebagai contoh, kata Basri, adalah saat terjadi banjir di Kota Tanah Grogot. Dalam rapat dengan Eksekutif, dewan memberikan catatan atau rekomendasi agar dilakukan kegiatan pengerukan air Sungai Kandilo.
"Kalo tidak salah butuh anggaran Rp120 miliar untuk pengerukan Sungai Kandilo, bisa dianggarkan di APBD karena daerah diberi kewenangan itu, kalo tidak ada dana bisa minta anggaran ke pusat melalui APBN," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Kami mengamati kebijakan selama dua tahun terakhir, komitmen pemda kurang terhadap masalah lingkungan," kata Aktivis GMNI Paser Putra Isnai saat menyampaikan pendapatnya pada acara diskusi publik dengan tema Politik dan Lingkungan di Bloom Cafe Tanah Grogot, Jumat.
Diskusi publik yang dirangkai dengan buka bersama di selenggarakan oleh Aliansi Aktivis Paser. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Achmad Safari dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser Basri Mansur.
Menurut Putra, saat ini pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan insfrastruktur, sementara pembangunan infrastruktur pengelolaan lingkungan minim perhatian.
"Peristiwa banjir besar beberapa waktu lalu, mestinya menjadi pengingat bagi pemerintah daerah, bahwa pengelolaan lingkungan juga penting karena dampak banjir juga bisa merusak infrastruktur yang sudah dibangun," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan aktivis HMI Paser Yasri, di mana menurut dia, selama ini jika terjadi permasalahan lingkungan, kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasinya tidak sampai menyentuh ke bagian hulu.
"Permasalahan terbesar ada di bagian hulu, percuma mengelola bagian hilir sementara sumber masalah di bagian hulu tidak diselesaikan terlebih dahulu," jelas Yasri.
Yasri mencontohkan banyak masalah terjadi di bagian hulu seperti adanya aktivitas yang merusak lingkungan tetapi sepertinya pemerintah daerah tidak berdaya menghadapi kondisi demikian.
"Ada penambangan ilegal maupun penebangan hutan tak terkontrol, akibatnya terjadi erosi, sungai menjadi dangkal, ketika hujan deras, air meluap hingga ke pemukiman penduduk, " jelasnya
Sementara Kepala DLH Paser Achmad Safari mengatakan saat ini isu lingkungan yang sedang jadi sorotan adalah masalah banjir dan sampah. Kedua masalah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditangani.
"Menangani masalah lingkungan ini tidak serta merta selesai dalam setahun atau dua tahun, perlu waktu," Kata Safari.
Menurut dia, penanganan masalah lingkungan harus dilakukan menyeluruh dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
"Harus dari berbagai aspek, karena jika kebijakan yang diambil hanya berdasarkan satu aspek saja, maka akan muncul masalah baru dari sisi aspek lain, Karena itulah penyelesaiannya harus mempertimbangkan berbagai aspek, ' jelas Safari.
Soal komitmen lingkungan, Safari menegaskan bahwa salah satu bentuk komitmen yang nyata adalah diraihnya Piala Adipura dari kementerian lingkungan hidup.
"Piala Adipura menjadi bukti komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.
Sementara itu, Wakil ketua Komisi III DPRD Paser Basri Mansur mengatakan mengatasi permasalahan lingkungan memang harus dimulai dari hulu ke hilir dan semua kebijakan ada di tangan kepala daerah.
"Kami di DPRD, dalam beberapa kasus lingkungan selalu merekomendasikan (terkait penganggaran) untuk kegiatan penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup," ucap Basri.
Sebagai contoh, kata Basri, adalah saat terjadi banjir di Kota Tanah Grogot. Dalam rapat dengan Eksekutif, dewan memberikan catatan atau rekomendasi agar dilakukan kegiatan pengerukan air Sungai Kandilo.
"Kalo tidak salah butuh anggaran Rp120 miliar untuk pengerukan Sungai Kandilo, bisa dianggarkan di APBD karena daerah diberi kewenangan itu, kalo tidak ada dana bisa minta anggaran ke pusat melalui APBN," tuturnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023