Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor berencana menemui Presiden Joko Widodo untuk memperjuangkan pembangunan Bandar Udara di Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu.
" Terkait Bandara Ujoh Bilanng ini akan saya coba komunikasi dengan Bapak Presiden," kata Gubernur Isran Noor dalam keterangan resmi di Samarinda, Kamis.
Menurut Isran Noor keberadaan bandara di jantung Kabupaten termuda di Provinsi Kaltim tersebut dinilai sangat penting dan strategis sebagai pembuka akses daerah.
Dengan adanya jalur transportasi udara, lanjut Isran sangat menentukan kemajuan dan perkembangan suatu daerah, terlebih daerah pedalaman.
"Kalau dari provinsi sudah jelas. Kita sangat mendukung, tapi masalahnya sekarang ada di Kementerian Perhubungan," ungkapnya.
Sesuai aturan dan disepakati ujarnya, untuk sisi udara pembangunan Bandara tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan sisi darat barulah pemerintah daerah.
"Sebagai persiapan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten Mahulu," tegasnya.
Terpenting lanjutnya, kebijakan pusat (Kementerian Perhubungan), daerah (Pemerintah Provinsi Kaltim) untuk dukungan alokasi anggaran, sedangkan lahan untuk bandara telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu.
"Jika diantara tiga ini tidak terpenuhi, maka akan mengganggu rencana itu. Tapi mudah-mudahan tidak," ujarnya.
Namun demikian, Ketua Umum APPSI ini menjelaskan sesuai rencana kerja Presiden Jokowi sampai 2024 hanya membatasi 21 bandara perintis di seluruh Indonesia.
"Tidak termasuk di Ujoh Bilang, tapi mudah-mudahan bisa, nanti saya bicarakan dengan Presiden," tegasnya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
" Terkait Bandara Ujoh Bilanng ini akan saya coba komunikasi dengan Bapak Presiden," kata Gubernur Isran Noor dalam keterangan resmi di Samarinda, Kamis.
Menurut Isran Noor keberadaan bandara di jantung Kabupaten termuda di Provinsi Kaltim tersebut dinilai sangat penting dan strategis sebagai pembuka akses daerah.
Dengan adanya jalur transportasi udara, lanjut Isran sangat menentukan kemajuan dan perkembangan suatu daerah, terlebih daerah pedalaman.
"Kalau dari provinsi sudah jelas. Kita sangat mendukung, tapi masalahnya sekarang ada di Kementerian Perhubungan," ungkapnya.
Sesuai aturan dan disepakati ujarnya, untuk sisi udara pembangunan Bandara tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan sisi darat barulah pemerintah daerah.
"Sebagai persiapan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten Mahulu," tegasnya.
Terpenting lanjutnya, kebijakan pusat (Kementerian Perhubungan), daerah (Pemerintah Provinsi Kaltim) untuk dukungan alokasi anggaran, sedangkan lahan untuk bandara telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu.
"Jika diantara tiga ini tidak terpenuhi, maka akan mengganggu rencana itu. Tapi mudah-mudahan tidak," ujarnya.
Namun demikian, Ketua Umum APPSI ini menjelaskan sesuai rencana kerja Presiden Jokowi sampai 2024 hanya membatasi 21 bandara perintis di seluruh Indonesia.
"Tidak termasuk di Ujoh Bilang, tapi mudah-mudahan bisa, nanti saya bicarakan dengan Presiden," tegasnya lagi.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023