Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Veridiana Huraq Wang menyebutkan alokasi anggaran untuk jalan nasional di Kaltim sebesar Rp10,63 triliun, lebih dominan dialokasikan untuk pembangunan jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Peruntukan anggaran jalan nasional di Provinsi Kaltim ada dua penanganan yang sedang dikerjakan yaitu meliputi penanganan jalan wilayah IKN Nusantara sekitar Rp8,7 triliun sementara untuk wilayah lainnya hanya Rp1,8 triliun," kata Veridiana di Samarinda, Rabu.
Ia menyayangkan dari anggaran Rp10,63 triliun lebih besar untuk penanganan jalan di IKN, tapi yang diinginkan sebetulnya diseimbangkan dengan pemantapan jalan nasional wilayah Kaltim.
Kendati demikian, Komisi III tetap mengapresiasi alokasi anggaran yang ada, sebab jika dibandingkan tahun 2022 jalan wilayah Provinsi Kaltim mendapatkan anggaran Rp1,5 triliun. Maka dalam hal ini anggaran yang ada mengalami kenaikan sebesar Rp300 miliar menjadi Rp1,8 triliun.
“Kegiatan penanganan jalan di Kaltim tersebar di sejumlah kabupaten dan kota yang memiliki status jalan nasional, seperti jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu, jalur perbatasan antara Kaltim dan Kalsel, jalan penghubung antara Samarinda - Kutai Timur (Kutim). Jika dijumlahkan panjang penanganan jalan sekitar 1.008 kilometer,” ujar Veridiana.
Ia mengemukakan, salah satu kegiatan penanganan jalan tersebut pada ruas Jalan Long Bagun dan Long Pahangai, namun berdasarkan informasi penanganan hanya sebatas jaringan jalan grid atau merupakan bentuk jaringan jalan. Sebagian besar wilayah kota yang mempunyai jaringan jalan yang telah direncanakan.
"Oleh karena itu, untuk segmen tersebut masih dalam tahap dokumen perencanaan, untuk alokasi anggaran khususnya akan dilakukan pada 2025 mendatang," kata Veridiana. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
“Peruntukan anggaran jalan nasional di Provinsi Kaltim ada dua penanganan yang sedang dikerjakan yaitu meliputi penanganan jalan wilayah IKN Nusantara sekitar Rp8,7 triliun sementara untuk wilayah lainnya hanya Rp1,8 triliun," kata Veridiana di Samarinda, Rabu.
Ia menyayangkan dari anggaran Rp10,63 triliun lebih besar untuk penanganan jalan di IKN, tapi yang diinginkan sebetulnya diseimbangkan dengan pemantapan jalan nasional wilayah Kaltim.
Kendati demikian, Komisi III tetap mengapresiasi alokasi anggaran yang ada, sebab jika dibandingkan tahun 2022 jalan wilayah Provinsi Kaltim mendapatkan anggaran Rp1,5 triliun. Maka dalam hal ini anggaran yang ada mengalami kenaikan sebesar Rp300 miliar menjadi Rp1,8 triliun.
“Kegiatan penanganan jalan di Kaltim tersebar di sejumlah kabupaten dan kota yang memiliki status jalan nasional, seperti jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu, jalur perbatasan antara Kaltim dan Kalsel, jalan penghubung antara Samarinda - Kutai Timur (Kutim). Jika dijumlahkan panjang penanganan jalan sekitar 1.008 kilometer,” ujar Veridiana.
Ia mengemukakan, salah satu kegiatan penanganan jalan tersebut pada ruas Jalan Long Bagun dan Long Pahangai, namun berdasarkan informasi penanganan hanya sebatas jaringan jalan grid atau merupakan bentuk jaringan jalan. Sebagian besar wilayah kota yang mempunyai jaringan jalan yang telah direncanakan.
"Oleh karena itu, untuk segmen tersebut masih dalam tahap dokumen perencanaan, untuk alokasi anggaran khususnya akan dilakukan pada 2025 mendatang," kata Veridiana. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023