Nunukan (ANTARA Kaltim)- Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan, Nunukan menyisir daftar pemilih tetap (DPT) invalid di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setempat.
Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan, Muhammad Harisa di Nunukan, Selasa, mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyisiran DPT invalid atau tanpa nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK).
Ia mengatakan, ini dimaksudka untuk melakukan verifikasi sesuai petunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
"Jumlah pemilih dalam DPT di Lapas Kabupaten Nunukan sebanyak 296 orang dan ditemukan DPT invalid sebanyak 290 orang. Pemilih yang terdaftar di Lapas setempat terdiri dari pegawai dan warga binaan baik yang telah ditetapkan sebagai nara pidana maupun yang masih titipan kepolisian atau kejaksaan setempat.
Jadi, katanya, sebanyak 290 daftar pemilih yang terdiri dari pegawai dan warga binaan di lapas tersebut yang tidak dicantumkan NIK dan NKK-nya," ujar Muhammad Harisa.
Ia mengakui, DPT invalid di Kelurahan Tanjung Harapam terbanyak di Kecamatan Nunukan Selatan sehingga pihaknya harus mengerahkan kembali ketua rukun tetangga (RT) untuk melakukan verifikasi sesuai alamat pemilih yang tidak dicantumkan NIK dan NKK.
"Kami kerahkan kembali ketua RT untuk melakukan verifikasi langsung kepada pemilih yang tidak ada NIK dan NKK-nya sesuai alamat yang tercantum dalam DPT," ujar dia.
Dia mengatakan, saat ini sedang menunggu hasil verifikasi yang dilakukan panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih yang dilakukannya dan selanjutnya diserahkan ke KPU Nunukan kecuali yang berada dalam Lapas Nunukan.
Sementara perbaikan DPT invalid di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, saat ini dalam tahap perampungan dan segera dilaprokan kepada KPU setempat, kata Ketua PPS Mansapa, Samsir.
"Kami sedang merekapitulasi hasil verifikasi pantarlih atau ketua RT terhadap pemilih yang tidak memiliki NIK dan NKK dalam DPT," ujarnya.
Namun kendala yang dialami, kata Samsir, masih terdapat beberapa orang pemilih yang belum dapat dikonfirmasi di kelurahan itu yang telah dicek silang berulang kali sesuai alamat tempat tinggalnya.
Jika akhir masa perbaikan, orang tersebut masih belum ditemukan maka kemungkinan besar akan dicoret dari DPT, kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan, Muhammad Harisa di Nunukan, Selasa, mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyisiran DPT invalid atau tanpa nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK).
Ia mengatakan, ini dimaksudka untuk melakukan verifikasi sesuai petunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
"Jumlah pemilih dalam DPT di Lapas Kabupaten Nunukan sebanyak 296 orang dan ditemukan DPT invalid sebanyak 290 orang. Pemilih yang terdaftar di Lapas setempat terdiri dari pegawai dan warga binaan baik yang telah ditetapkan sebagai nara pidana maupun yang masih titipan kepolisian atau kejaksaan setempat.
Jadi, katanya, sebanyak 290 daftar pemilih yang terdiri dari pegawai dan warga binaan di lapas tersebut yang tidak dicantumkan NIK dan NKK-nya," ujar Muhammad Harisa.
Ia mengakui, DPT invalid di Kelurahan Tanjung Harapam terbanyak di Kecamatan Nunukan Selatan sehingga pihaknya harus mengerahkan kembali ketua rukun tetangga (RT) untuk melakukan verifikasi sesuai alamat pemilih yang tidak dicantumkan NIK dan NKK.
"Kami kerahkan kembali ketua RT untuk melakukan verifikasi langsung kepada pemilih yang tidak ada NIK dan NKK-nya sesuai alamat yang tercantum dalam DPT," ujar dia.
Dia mengatakan, saat ini sedang menunggu hasil verifikasi yang dilakukan panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih yang dilakukannya dan selanjutnya diserahkan ke KPU Nunukan kecuali yang berada dalam Lapas Nunukan.
Sementara perbaikan DPT invalid di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, saat ini dalam tahap perampungan dan segera dilaprokan kepada KPU setempat, kata Ketua PPS Mansapa, Samsir.
"Kami sedang merekapitulasi hasil verifikasi pantarlih atau ketua RT terhadap pemilih yang tidak memiliki NIK dan NKK dalam DPT," ujarnya.
Namun kendala yang dialami, kata Samsir, masih terdapat beberapa orang pemilih yang belum dapat dikonfirmasi di kelurahan itu yang telah dicek silang berulang kali sesuai alamat tempat tinggalnya.
Jika akhir masa perbaikan, orang tersebut masih belum ditemukan maka kemungkinan besar akan dicoret dari DPT, kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013