Samarinda (ANTARA Kaltim)- Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim menggelar rapat evaluasi program pendidikan kesetaraan untuk paket A, B, C, dan C Kejuruan karena merupakan salah satu hal penting dalam upaya menuntaskan wajib belajar 12 tahun.
“Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu program Dinas Pendidikan yang juga perlu mendapat perhatian, karena kesetaraan masuk dalam pendidikan jalur nonformal akibat pesertanya tidak bisa sekolah di jalur formal,†ujar Kepala Dinas Pendidikan Kaltim H Musyahrim di Samarinda, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Musyahrim dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan SMP dan SMA, Suriana saat pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan di Samarinda yang dihadiri 15 kabupaten maupun kota di Kaltim dan Kaltara.
Rapat evaluasi yang digelar hingga 21 November tersebut juga untuk memperbarui data peserta Ujian Nasional (UN) bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada 2014 baik paket A atau setara SD, paket B atau setara SMP, paket C atau setara SMA, dan paket C Kejuruan atau setara SMK.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan pada hakekatnya merupakan program pelayanan pendidikan pada jalur nonformal dan informal, yakni pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan di jalur formal.
Keberadaan pendidikan kesetaraan menjadi lebih penting dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, terutama untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun baik yang masih usia sekolah maupun yang sudah dewasa, bahkan bagi warga yang sudah berkeluarga.
Untuk itu, lanjutnya, pendidikan kesetaraan masih perlu terus dikembangkan dan diperbarui, yakni melalui pemikiran kreatif dan inovatif khususnya dalam verifikasi pelayanan, mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran pendidikan kesetaraan di Kaltim.
Melalui rapat ini, dia berharap akan adanya masukan sehingga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program untuk tahun anggaran berikutnya, agar pendidikan kesetaraan tidak sekedar formalitas, tetapi mampu bersaing di masyarakat.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu program Dinas Pendidikan yang juga perlu mendapat perhatian, karena kesetaraan masuk dalam pendidikan jalur nonformal akibat pesertanya tidak bisa sekolah di jalur formal,†ujar Kepala Dinas Pendidikan Kaltim H Musyahrim di Samarinda, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Musyahrim dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan SMP dan SMA, Suriana saat pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan di Samarinda yang dihadiri 15 kabupaten maupun kota di Kaltim dan Kaltara.
Rapat evaluasi yang digelar hingga 21 November tersebut juga untuk memperbarui data peserta Ujian Nasional (UN) bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada 2014 baik paket A atau setara SD, paket B atau setara SMP, paket C atau setara SMA, dan paket C Kejuruan atau setara SMK.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan pada hakekatnya merupakan program pelayanan pendidikan pada jalur nonformal dan informal, yakni pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan di jalur formal.
Keberadaan pendidikan kesetaraan menjadi lebih penting dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, terutama untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun baik yang masih usia sekolah maupun yang sudah dewasa, bahkan bagi warga yang sudah berkeluarga.
Untuk itu, lanjutnya, pendidikan kesetaraan masih perlu terus dikembangkan dan diperbarui, yakni melalui pemikiran kreatif dan inovatif khususnya dalam verifikasi pelayanan, mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran pendidikan kesetaraan di Kaltim.
Melalui rapat ini, dia berharap akan adanya masukan sehingga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program untuk tahun anggaran berikutnya, agar pendidikan kesetaraan tidak sekedar formalitas, tetapi mampu bersaing di masyarakat.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013