Samarinda (ANTARA Kaltim)- Apa jadinya jika ibu kota provinsi tidak punya infrastruktur strategis yang menunjang laju pembangunan seperti bandara representatif, convention centre dengan kapasitas besar? Janggal memang, tapi itulah kondisi Samarinda saat ini.
Memikul status ibu kota provinsi, Samarinda bahkan tak punya bandara yang layak. Temindung yang saat ini beroperasi, rasanya tak bisa mewakili kebutuhan transportasi warga Samarinda. Alhasil Bandara Sepinggan di Balikpapanlah yang menyeruak sebagai bandara utama di Kaltim.
Perlahan kondisi ini mulai direvisi. Lewat pendanaan APBD provinsi, beberapa proyek vital yang bakal membuat Samarinda menjadi ibu kota provinsi yang ideal dikebut.
Mulai pemecah konsentrasi kemacetan di muara Jalan RE Martadinata Teluk Lerong, pembangunan Jembatan Kembar Mahakam yang juga sebagai pemecah konsentrasi kepadatan arus lalu lintas dari dan menuju Samarinda Seberang, perbaikan Jalan Gajah Mada yang beberapa waktu lalu tiba-tiba amblas, hingga pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring yang awalnya sempat menuai kontroversi.
Berdasarkan hal itulah dalam kunjungan kerja komisi gabungan, DPRD Kaltim memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi proyek APBD 2013 di Samarinda Selain venue yang disebutkan di atas, beberapa lokasi lain juga jadi lokasi kunjungan komisi gabungan yang beranggotakan Darlis Pattalongi, Rusman Yaqub, Siti Qomariah, Sudarno, Waris Husein, Encik Widyani, Jawad Siradjuddin dan koordinator rombongan Abdurrahman Alhasni.
Lokasi itu adalah penanganan longsoran Jalan Gajah Mada Samarinda dengan nilai kontrak Rp. 14,11 miliar, pembangunan gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim di Jalan MT Haryono, proyek sisi darat Bandara Samarinda Baru (BSB) Sungai Siring, proyek Convention Hall di Komplek Stadion Sempaja.
Rata-rata progres pekerjaan di tiap-tiap proyek tersebut dijadwalkan selesai sesuai kontrak kerja pada akhir tahun ini. Jika sesuai skenario, dalam 2 tahun mendatang Samarinda bakal jadi kota ideal sebagaimana statusnya sebagai ibu kota provinsi.
“Visual luar Convention Hall bakal rampung akhir tahun. Artinya bukan berarti siap dioperasikan. Persepsi inilah yang harus kita jelaskan di masyarakat. Karena statusnya yang multi years, paling tidak masih menunggu 1 tahun atau maksimal 2 tahun untuk operasional resmi. Prosesnya wajib kita dukung, apalagi Samarinda mungkin satu-satunya ibukota provinsi yang tidak mempunyai Convention Hall representatif,†papar Darlis Pattalongi.
Lebih jauh Darlis memaparkan, jika semua proyek di atas berjalan sesuai rencana, Samarinda ideal bakal didapatkan. “Didukung Plenary dan Convention Hall, bandara dengan kualitas baik, jembatan kembar sebagai pemecah konsentrasi kepadatan kendaraan, tambahan jalan di titik macet Jalan RE Martadinata dan fasilitas bangunan BPBD yang representatif didukung SDM yang kualitasnya tidak diragukan, bukan tak mungkin Samarinda sebagai kota metropolis yang punya daya saing kuat di banyak sisi, terutama sektor perekonomian, bakal terealisasi,†harap Darlis.
Seperti ditegaskan dalam banyak kesempatan, terkait BSB, rombongan komisi gabungan menyepakati satu hal.
“BSB akan kami perjuangkan di APBD. Soal rencana deal dengan investor akan intens kami potong. Karena mengandung ketidakjelasan seperti sebelumnya,†imbuh ketua rombongan Abdurrahman Alhasni.
Kondisi bahwa Kementerian Perhubungan pusat bersedia membantu tambahan anggaran pascapembangunan landasan pacu sekira 1200 meter, ditanggapi Alhasni sebagai motivasi. “Kita sudah sering berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait BSB.
Mereka memang siap mendukung anggaran tambahan sisi udara. Hanya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Misalnya, persoalan NCR dahulu sudah clear. Apapun itu adalah kesempatan. Kami di DPRD tak akan tinggal diam demi beroperasinya BSB yang notabene akan semakin mendongkrak perkembangan dan pembangunan perekonomian daerah,†lugasnya.
Dari hasil kunjungan di BSB, rombongan cukup puas melihat progres pembangunan yang mencapai 75 persen lebih. Bahkan untuk paket III, sudah mencapai 83 persen. Dengan proses pembersihan, pembenahan drainase, penerangan dipastikan akhir tahun ini, BSB secara fisik luar terselesaikan keseluruhan.
Kalaupun ada kendala hanya pada pembangunan hangar yang masuk dalam paket III. Kendala itu pun bersifat teknis, yakni jadwal pekerjaan yang semakin panjang dikarenakan butuh kajian khusus terkait struktur bangunan yang harus disesuaikan dengan kondisi tanah di bawahnya. (Humas DPRD Kaltimadv/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Memikul status ibu kota provinsi, Samarinda bahkan tak punya bandara yang layak. Temindung yang saat ini beroperasi, rasanya tak bisa mewakili kebutuhan transportasi warga Samarinda. Alhasil Bandara Sepinggan di Balikpapanlah yang menyeruak sebagai bandara utama di Kaltim.
Perlahan kondisi ini mulai direvisi. Lewat pendanaan APBD provinsi, beberapa proyek vital yang bakal membuat Samarinda menjadi ibu kota provinsi yang ideal dikebut.
Mulai pemecah konsentrasi kemacetan di muara Jalan RE Martadinata Teluk Lerong, pembangunan Jembatan Kembar Mahakam yang juga sebagai pemecah konsentrasi kepadatan arus lalu lintas dari dan menuju Samarinda Seberang, perbaikan Jalan Gajah Mada yang beberapa waktu lalu tiba-tiba amblas, hingga pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring yang awalnya sempat menuai kontroversi.
Berdasarkan hal itulah dalam kunjungan kerja komisi gabungan, DPRD Kaltim memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi proyek APBD 2013 di Samarinda Selain venue yang disebutkan di atas, beberapa lokasi lain juga jadi lokasi kunjungan komisi gabungan yang beranggotakan Darlis Pattalongi, Rusman Yaqub, Siti Qomariah, Sudarno, Waris Husein, Encik Widyani, Jawad Siradjuddin dan koordinator rombongan Abdurrahman Alhasni.
Lokasi itu adalah penanganan longsoran Jalan Gajah Mada Samarinda dengan nilai kontrak Rp. 14,11 miliar, pembangunan gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim di Jalan MT Haryono, proyek sisi darat Bandara Samarinda Baru (BSB) Sungai Siring, proyek Convention Hall di Komplek Stadion Sempaja.
Rata-rata progres pekerjaan di tiap-tiap proyek tersebut dijadwalkan selesai sesuai kontrak kerja pada akhir tahun ini. Jika sesuai skenario, dalam 2 tahun mendatang Samarinda bakal jadi kota ideal sebagaimana statusnya sebagai ibu kota provinsi.
“Visual luar Convention Hall bakal rampung akhir tahun. Artinya bukan berarti siap dioperasikan. Persepsi inilah yang harus kita jelaskan di masyarakat. Karena statusnya yang multi years, paling tidak masih menunggu 1 tahun atau maksimal 2 tahun untuk operasional resmi. Prosesnya wajib kita dukung, apalagi Samarinda mungkin satu-satunya ibukota provinsi yang tidak mempunyai Convention Hall representatif,†papar Darlis Pattalongi.
Lebih jauh Darlis memaparkan, jika semua proyek di atas berjalan sesuai rencana, Samarinda ideal bakal didapatkan. “Didukung Plenary dan Convention Hall, bandara dengan kualitas baik, jembatan kembar sebagai pemecah konsentrasi kepadatan kendaraan, tambahan jalan di titik macet Jalan RE Martadinata dan fasilitas bangunan BPBD yang representatif didukung SDM yang kualitasnya tidak diragukan, bukan tak mungkin Samarinda sebagai kota metropolis yang punya daya saing kuat di banyak sisi, terutama sektor perekonomian, bakal terealisasi,†harap Darlis.
Seperti ditegaskan dalam banyak kesempatan, terkait BSB, rombongan komisi gabungan menyepakati satu hal.
“BSB akan kami perjuangkan di APBD. Soal rencana deal dengan investor akan intens kami potong. Karena mengandung ketidakjelasan seperti sebelumnya,†imbuh ketua rombongan Abdurrahman Alhasni.
Kondisi bahwa Kementerian Perhubungan pusat bersedia membantu tambahan anggaran pascapembangunan landasan pacu sekira 1200 meter, ditanggapi Alhasni sebagai motivasi. “Kita sudah sering berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait BSB.
Mereka memang siap mendukung anggaran tambahan sisi udara. Hanya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Misalnya, persoalan NCR dahulu sudah clear. Apapun itu adalah kesempatan. Kami di DPRD tak akan tinggal diam demi beroperasinya BSB yang notabene akan semakin mendongkrak perkembangan dan pembangunan perekonomian daerah,†lugasnya.
Dari hasil kunjungan di BSB, rombongan cukup puas melihat progres pembangunan yang mencapai 75 persen lebih. Bahkan untuk paket III, sudah mencapai 83 persen. Dengan proses pembersihan, pembenahan drainase, penerangan dipastikan akhir tahun ini, BSB secara fisik luar terselesaikan keseluruhan.
Kalaupun ada kendala hanya pada pembangunan hangar yang masuk dalam paket III. Kendala itu pun bersifat teknis, yakni jadwal pekerjaan yang semakin panjang dikarenakan butuh kajian khusus terkait struktur bangunan yang harus disesuaikan dengan kondisi tanah di bawahnya. (Humas DPRD Kaltimadv/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013