Samarinda (ANTARA Kaltim)- Minimnya fasilitas umum yang tersedia di daerah pedalaman Kaltim, sudah sering dikeluhkan oleh Anggota DPRD Kaltim. Apalagi kekurangan infrastruktur itu kerapkali mereka temui di lapangan yang juga diperkuat oleh info saat proses reses.
Susahnya akses dituding sebagai kendala kelancaran pembangunan. Fasilitas pendidikan, yang sudah lemah jadi momok kebodohan wilayah tertinggal , lebih diperparah dengan minimnya akses layanan kesehatan. Khususnya di kecamatan Muara Badak yang sebelumnya telah dianggarkan pembangunan rumah sakit, namun belakangan justru terancam dibatalkan.
Sebagai informasi, bantuan keuangan provinsi untuk Kabupaten Kukar pada 2013 sekitar Rp169 miliar dipecah untuk 34 kegiatan. Hingga kini yang sudah terserap sekitar Rp 30,5 miliar.
Salah satunya adalah belum ditentukannya lokasi pembangunan rumah sakit tipe C di Muara Badak. “Saya sangat mengharapkan pembangunan rumah sakit tipe C di Muara Badak ini tetap berjalan. Biar bagaimanapun masyarakat di sana dan wilayah sekitarnya banyak yang mengharapkan fasilitas kesehatan yang representatif ini terwujud.
Karena untuk tindakan khusus dan emergency, jika harus merujuk ke Samarinda atau Bontang, jaraknya cukup jauh,†ungkap Anggota DPRD Kaltim Andarias P. Sirenden.
Andarias sangat berharap pembangunan rumah sakit tersebut tidak dibatalkan. Mengingat kebutuhan akan layanan kesehatan di wilayah itu cukup intens. Andarias juga mengharapkan bahwa tim yang menangani semua hal terkait perencanaan dan pembangunan fasilitas itu berkoordinasi baik agar tidak mengalami hambatan. Khususnya permasalahan anggaran.
“Dalam hal ini kebijakan prinsip otonomi harus benar – benar dijalankan. Agar pembangunan tetap lancar. Kita semua mahfum fasilitas kesehatan dan pendidikan adalah sarana mutlak perkembangan daerah. Yang lebih penting ialah dalam bidang pendidikan,†ungkap mantan kadiknas Kabupaten Kutai Kartanegara ini.
Andarias juga mengharapkan koordinasi juga dijaga antara pemerintah kabupaten maupun kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dinas kesehatan dan aparat – aparat yang berkaitan. Khusus terkait pembebasan lahan dan kurangnya bantuan dana, koordinasi harus lebih intens dilakukan.
“Masalah pembebasan lahan adalah masalah krusial dalam pembangunan infrastruktur. Beragam pendekatan harus dilakukan. Baik pendekatan kekeluargaan dan pendekatan pemahaman akan pentingnya fasilitas yang akan dibangun. Saya kira jika jika semua terkoordinasi baik, semua yang menghalangi proses pembangunnya bisa ditiadakan,†lugasnya. (Humas DPRDKaltim/adv/aul/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Susahnya akses dituding sebagai kendala kelancaran pembangunan. Fasilitas pendidikan, yang sudah lemah jadi momok kebodohan wilayah tertinggal , lebih diperparah dengan minimnya akses layanan kesehatan. Khususnya di kecamatan Muara Badak yang sebelumnya telah dianggarkan pembangunan rumah sakit, namun belakangan justru terancam dibatalkan.
Sebagai informasi, bantuan keuangan provinsi untuk Kabupaten Kukar pada 2013 sekitar Rp169 miliar dipecah untuk 34 kegiatan. Hingga kini yang sudah terserap sekitar Rp 30,5 miliar.
Salah satunya adalah belum ditentukannya lokasi pembangunan rumah sakit tipe C di Muara Badak. “Saya sangat mengharapkan pembangunan rumah sakit tipe C di Muara Badak ini tetap berjalan. Biar bagaimanapun masyarakat di sana dan wilayah sekitarnya banyak yang mengharapkan fasilitas kesehatan yang representatif ini terwujud.
Karena untuk tindakan khusus dan emergency, jika harus merujuk ke Samarinda atau Bontang, jaraknya cukup jauh,†ungkap Anggota DPRD Kaltim Andarias P. Sirenden.
Andarias sangat berharap pembangunan rumah sakit tersebut tidak dibatalkan. Mengingat kebutuhan akan layanan kesehatan di wilayah itu cukup intens. Andarias juga mengharapkan bahwa tim yang menangani semua hal terkait perencanaan dan pembangunan fasilitas itu berkoordinasi baik agar tidak mengalami hambatan. Khususnya permasalahan anggaran.
“Dalam hal ini kebijakan prinsip otonomi harus benar – benar dijalankan. Agar pembangunan tetap lancar. Kita semua mahfum fasilitas kesehatan dan pendidikan adalah sarana mutlak perkembangan daerah. Yang lebih penting ialah dalam bidang pendidikan,†ungkap mantan kadiknas Kabupaten Kutai Kartanegara ini.
Andarias juga mengharapkan koordinasi juga dijaga antara pemerintah kabupaten maupun kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dinas kesehatan dan aparat – aparat yang berkaitan. Khusus terkait pembebasan lahan dan kurangnya bantuan dana, koordinasi harus lebih intens dilakukan.
“Masalah pembebasan lahan adalah masalah krusial dalam pembangunan infrastruktur. Beragam pendekatan harus dilakukan. Baik pendekatan kekeluargaan dan pendekatan pemahaman akan pentingnya fasilitas yang akan dibangun. Saya kira jika jika semua terkoordinasi baik, semua yang menghalangi proses pembangunnya bisa ditiadakan,†lugasnya. (Humas DPRDKaltim/adv/aul/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013