Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya menaikkan level 17 Desa di wilayah setempat dengan status tertinggal menuju Desa Berkembang ataupun beralih menjadi Desa Maju.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur Anwar Sanusi mengatakan ke-17 Desa dengan status Desa Tertinggal tersebut berada di empat wilayah yakni Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu.
"Kami bersyukur di Kaltim sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal, tahun ini gradenya naik menjadi 17 desa tertinggal, dan tahun depan harus kita naikan lagi menjadi Desa berkembang ataupun Desa Maju," kata Anwar Sanusi dalam keterangan di Samarinda, Jumat.
Anwar menjelaskan untuk menaikan status 17 desa tertinggal menjadi berkembang dan maju pihaknya telah membentuk tim dari lintas instansi baik tingkat provinsi maupun Kabupaten.
Anwar menyebutkan, sebanyak 17 desa dengan status tertinggal itu antara lain, tersebar pada empat Kabupaten di Kaltim, seperti di Kabupaten Berau terdapat 1 desa, Kutai Barat 6 desa, Kutai Timur 2 desa dan Mahakam Ulu 8 desa.
Di Berau ada 1 desa, yakni Kampung Mapulu di Kecamatan Kelay, Sementara Kutai Barat ada 6 desa, yakni Kampung Gerungung, Tanjung Soke, Deraya, Lemper di Kecamatan Bongan, Kampung Anan Jaya dan Jelmu Sibak di Kecamatan Bentian Besar.
Berikutnya di Kabupaten Kutai Timur ada 2 desa, yakni Desa Tebangan Lembak di Kecamatan Bengalon dan Desa Mugi Rahayu di Kecamatan Batu Ampar.
Di Mahakam Ulu ada 8 desa, yakni Kampung Wana Pariq dan Tri Pariq Makmur di Kecamatan Long Hubung, Kampung Nyaribungan di Kecamatan Laham, di Kecamatan Long Apari ada empat desa, yakni Kampung Long Penaneh II, Long Penaneh III, Naha Tifab, Naha Silat, dan Kampung Long Apari,"
Ia menjelaskan klasifikasi status desa tertinggal ditetapkan dengan ambang Indeks Desa Membangun (IDM) 0,4907, kemudian desa tertinggal 0,4907< IDM≤0,5989, untuk berkembang tentu dibutuhkan kerjasama.
Anwar memberikan contoh dikategorikan desa tertinggal yakni belum adanya puskesmas, sekolah masih kurang, tempat ibadah akses jalan sulit.
"Wilayah dengab kondisi minim beginilah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat," jelas Anwar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur Anwar Sanusi mengatakan ke-17 Desa dengan status Desa Tertinggal tersebut berada di empat wilayah yakni Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu.
"Kami bersyukur di Kaltim sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal, tahun ini gradenya naik menjadi 17 desa tertinggal, dan tahun depan harus kita naikan lagi menjadi Desa berkembang ataupun Desa Maju," kata Anwar Sanusi dalam keterangan di Samarinda, Jumat.
Anwar menjelaskan untuk menaikan status 17 desa tertinggal menjadi berkembang dan maju pihaknya telah membentuk tim dari lintas instansi baik tingkat provinsi maupun Kabupaten.
Anwar menyebutkan, sebanyak 17 desa dengan status tertinggal itu antara lain, tersebar pada empat Kabupaten di Kaltim, seperti di Kabupaten Berau terdapat 1 desa, Kutai Barat 6 desa, Kutai Timur 2 desa dan Mahakam Ulu 8 desa.
Di Berau ada 1 desa, yakni Kampung Mapulu di Kecamatan Kelay, Sementara Kutai Barat ada 6 desa, yakni Kampung Gerungung, Tanjung Soke, Deraya, Lemper di Kecamatan Bongan, Kampung Anan Jaya dan Jelmu Sibak di Kecamatan Bentian Besar.
Berikutnya di Kabupaten Kutai Timur ada 2 desa, yakni Desa Tebangan Lembak di Kecamatan Bengalon dan Desa Mugi Rahayu di Kecamatan Batu Ampar.
Di Mahakam Ulu ada 8 desa, yakni Kampung Wana Pariq dan Tri Pariq Makmur di Kecamatan Long Hubung, Kampung Nyaribungan di Kecamatan Laham, di Kecamatan Long Apari ada empat desa, yakni Kampung Long Penaneh II, Long Penaneh III, Naha Tifab, Naha Silat, dan Kampung Long Apari,"
Ia menjelaskan klasifikasi status desa tertinggal ditetapkan dengan ambang Indeks Desa Membangun (IDM) 0,4907, kemudian desa tertinggal 0,4907< IDM≤0,5989, untuk berkembang tentu dibutuhkan kerjasama.
Anwar memberikan contoh dikategorikan desa tertinggal yakni belum adanya puskesmas, sekolah masih kurang, tempat ibadah akses jalan sulit.
"Wilayah dengab kondisi minim beginilah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat," jelas Anwar.
Editor : M.Ghofar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023