Samarinda (ANTARA Kaltim) -Perjalanan panjang mewarnai pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), mulai persoalan pemindahan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Samarinda kepada Pemprov Kaltim hingga persoalan tidak jelasnya pembiayaan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Darlis Pattolongi mengatakan, persoalan BSB seakan digantung. Ini disebabkan tidak adanya kejelasan anggaran bagi keseluruhan pembiayaan pembangunan bandara yang ditarget berkelas internasional tersebut.
“Bantuan alokasi dari APBN hampir dipastikan tidak akan turun. Hal itu disebabkan beberapa syarat yang diajukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tidak atau belum dilengkapi oleh Pemprov Kaltim,†tutur Darlis.
Beberapa syarat yang diajukan oleh pemerintah pusat tersebut salah satunya adalah hasil audit yang hingga saat ini belum ada, sehingga menjadi berat bagi pusat dalam memberikan alokasi bantuan melalui APBN.
Di samping itu MOU kepada beberapa calon investor yang berminat, berujung gagal. Meskipun baru-baru ini Pemprov Kaltim telah melakukan penandatanganan pakta integritas kepada calon investor baru.
Menurut Darlis, Pemprov Kaltim seharusnya tidak berharap banyak karena sejumlah persoalan yang masih belum selesai menjadi ganjalan bagi para calon investor yang ingin berinvestasi pada proyek BSB yang seakan cukup menjanjikan.
“Sudah beberapa kali calon investor mengundurkan diri, bahkan salah satu perusahaan ternama yaitu Bakrie Group pun mengurungkan niat. Seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi Pemprov Provinsi Kaltim dan harus segera sadar untuk tidak berharap dari pihak lain, baik pusat maupun swasta,†tegas Darlis.
Politikus asal PAN itu mengajak pemerintah agar berpikir logis karena kemungkinan bantuan anggaran dari luar sudah sangat kecil kemungkinannya, sementara pembangunan dituntut untuk segera rampung dan bisa dioperasikan.
“Kalau memang begini keadaanya kenapa gubernur tidak duduk satu meja dengan dewan membicarakan solusinya. Jika memang terdesak mengapa tidak serius membicarakan dengan murni penyelesaian dari APBD Kaltim? Intinya jangan sampai BSB berlarut-larut dan bahkan tidak difungsikan,†kata Darlis. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Darlis Pattolongi mengatakan, persoalan BSB seakan digantung. Ini disebabkan tidak adanya kejelasan anggaran bagi keseluruhan pembiayaan pembangunan bandara yang ditarget berkelas internasional tersebut.
“Bantuan alokasi dari APBN hampir dipastikan tidak akan turun. Hal itu disebabkan beberapa syarat yang diajukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tidak atau belum dilengkapi oleh Pemprov Kaltim,†tutur Darlis.
Beberapa syarat yang diajukan oleh pemerintah pusat tersebut salah satunya adalah hasil audit yang hingga saat ini belum ada, sehingga menjadi berat bagi pusat dalam memberikan alokasi bantuan melalui APBN.
Di samping itu MOU kepada beberapa calon investor yang berminat, berujung gagal. Meskipun baru-baru ini Pemprov Kaltim telah melakukan penandatanganan pakta integritas kepada calon investor baru.
Menurut Darlis, Pemprov Kaltim seharusnya tidak berharap banyak karena sejumlah persoalan yang masih belum selesai menjadi ganjalan bagi para calon investor yang ingin berinvestasi pada proyek BSB yang seakan cukup menjanjikan.
“Sudah beberapa kali calon investor mengundurkan diri, bahkan salah satu perusahaan ternama yaitu Bakrie Group pun mengurungkan niat. Seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi Pemprov Provinsi Kaltim dan harus segera sadar untuk tidak berharap dari pihak lain, baik pusat maupun swasta,†tegas Darlis.
Politikus asal PAN itu mengajak pemerintah agar berpikir logis karena kemungkinan bantuan anggaran dari luar sudah sangat kecil kemungkinannya, sementara pembangunan dituntut untuk segera rampung dan bisa dioperasikan.
“Kalau memang begini keadaanya kenapa gubernur tidak duduk satu meja dengan dewan membicarakan solusinya. Jika memang terdesak mengapa tidak serius membicarakan dengan murni penyelesaian dari APBD Kaltim? Intinya jangan sampai BSB berlarut-larut dan bahkan tidak difungsikan,†kata Darlis. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013