Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Paser (AAP) di Ruang Rapat Dewan.
" AAP meminta kepekaan Pemerintah Kabupaten Paser terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat," kata Ketua Komisi II DPRD Paser, Ikhwan Antasari di Tanah Grogot, Selasa.
Mereka meminta permasalahan sosial hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah adalah persoalan perlindungan anak dan perempuan dan kurangnya pemerataan pembangunan sampai ke pedesaan.
Menanggapi hal itu, Antasari menjelaskan, bahwa pada tahun 2023 Pemkab Paser telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.700 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
"Jika dibilang pembangunan tidak merata, itu perlu proses," katanya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Paser telah berkomitmen meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga di pedesaan, oleh karena itu ia meminta semua pihak mendukung program pemerintah daerah.
Terkait pemenuhan hak perempuan katanya, Pemkab Paser sedang membangun rumah aman bagi korban kekerasan dan hal itu segera terealisasi
"Tahun ini Pemkab Paser harus sudah punya rumah aman, entah apakah itu dibuat bangunan baru atau eks kantor perangkat daerah," ucapnya.
Tuntutan lain dari AAP adalah meminta perbaikan data kependudukan agar instansi terkait melakukan pembaharuan data sehingga data yang tersaji merupakan data yang valid.
Lanjut Antasari, masyarakat yang tergabung dalam AAP juga meminta persoalan eksploitasi anak yang kurang mendapat perhatian pemerintah daerah segera diambil tindakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).. .
"Kita mendorong Satpol PP meningkatkan kinerja mereka, tidak hanya sekali dua kali penindakan namun benar-benar sangat memperhatikan masalah eksploitasi anak," ujar Antasari.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023