Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kondisi kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai di perbatasan khususnya di Pulau Sebatik, membuat masyarakat di daerah ini menjadi sangat bergantung pada negeri tetangga Malaysia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Cerita bahwa mahalnya biaya transportasi dan penyediaan fasilitas dari negeri sendiri sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Pilihan bergantung pada negeri tetangga yang terkesan lebih "peduli" jadi opsi utama.
Kondisi inilah yang membuat wakil rakyat di Karang Paci berharap untuk kesekian kalinya agar pemerintah lebih peduli. Respons positif bahwa dalam waktu dekat akan dibangun pelabuhan yang representatif di sana, membawa angin segar perubahan ketergantungan itu.
"Dalam waktu dekat pemerintah provinsi akan mengusulkan ke pemerintah pusat anggaran untuk biaya pembangunan pelabuhan di Pulau Sebatik. Ini tentunya secara bertahap akan mengurangi sedikit demi sedikit permasalahan yang ada di Pulau Sebatik," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Syaparudin.
Lebih lanjut dikatakannya, nantinya pemerintah pusat juga ikut bertanggung jawab secara langsung terhadap masalah tersebut. Karena bagaimanapun hal ini merupakan ranah yang penting dan ranting dari suatu negara.
Oleh karena itu, agar pembangunan pelabuhan bisa segera terealisasi, APBN dan APBD akan digabungkan.
"Pembangunan pelabuhan ini sangat penting, selain demi kelancaran arus perekonomian di Pulau Sebatik, tentunya akan memperketat dari sisi keamanan. Agar nantinya tidak ada lagi barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia dengan bebasnya tanpa melalui proses perizinan terlebih dahulu," papar politikus PPP asal dapil Kukar-Kubar ini.
Selain itu, Syaparudin mengharapkan dalam jangka pendek akan ada pertemuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Malaysia terkait persoalan di Pulau Sebatik, agar tidak ada kesalahpahaman dan merugikan banyak pihak. Tentunya tidak hanya sekedar diskusi, namun lebih baik dengan tindakan langsung menangani persoalan agar menemukan solusi yang tepat.
"Harapan kami semua ke depan pelabuhan yang dibangun dapat memberikan manfaat positif dan menguntungkan banyak pihak, dan harus sesegera mungkin pelabuhan terselesaikan. Paling tidak dalam satu hingga dua tahun," kata politikus PPP ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Cerita bahwa mahalnya biaya transportasi dan penyediaan fasilitas dari negeri sendiri sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Pilihan bergantung pada negeri tetangga yang terkesan lebih "peduli" jadi opsi utama.
Kondisi inilah yang membuat wakil rakyat di Karang Paci berharap untuk kesekian kalinya agar pemerintah lebih peduli. Respons positif bahwa dalam waktu dekat akan dibangun pelabuhan yang representatif di sana, membawa angin segar perubahan ketergantungan itu.
"Dalam waktu dekat pemerintah provinsi akan mengusulkan ke pemerintah pusat anggaran untuk biaya pembangunan pelabuhan di Pulau Sebatik. Ini tentunya secara bertahap akan mengurangi sedikit demi sedikit permasalahan yang ada di Pulau Sebatik," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Syaparudin.
Lebih lanjut dikatakannya, nantinya pemerintah pusat juga ikut bertanggung jawab secara langsung terhadap masalah tersebut. Karena bagaimanapun hal ini merupakan ranah yang penting dan ranting dari suatu negara.
Oleh karena itu, agar pembangunan pelabuhan bisa segera terealisasi, APBN dan APBD akan digabungkan.
"Pembangunan pelabuhan ini sangat penting, selain demi kelancaran arus perekonomian di Pulau Sebatik, tentunya akan memperketat dari sisi keamanan. Agar nantinya tidak ada lagi barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia dengan bebasnya tanpa melalui proses perizinan terlebih dahulu," papar politikus PPP asal dapil Kukar-Kubar ini.
Selain itu, Syaparudin mengharapkan dalam jangka pendek akan ada pertemuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Malaysia terkait persoalan di Pulau Sebatik, agar tidak ada kesalahpahaman dan merugikan banyak pihak. Tentunya tidak hanya sekedar diskusi, namun lebih baik dengan tindakan langsung menangani persoalan agar menemukan solusi yang tepat.
"Harapan kami semua ke depan pelabuhan yang dibangun dapat memberikan manfaat positif dan menguntungkan banyak pihak, dan harus sesegera mungkin pelabuhan terselesaikan. Paling tidak dalam satu hingga dua tahun," kata politikus PPP ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013