Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (Gapenta) Kabupaten Paser meminta pemerintah daerah setempat melakukan tes urine kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Tes urine ini untuk memastikan bahwa PNS di setiap SKPD bersih dari penyalahgunaan narkoba," kata Ketua Gapenta Paser Utuh Mahni, Kamis.
Tertangkapnya seorang oknum PNS berinisial Fr yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu menurut Mahni harus menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke aparat pemerintah.
"Pada kasus narkoba yang melibatkan oknum PNS, biasanya hanya pengguna, tetapi dalam kasus tertangkapnya Fr, dia sebagai pengedar," katanya.
Pemeriksaan urine ini, tambah Mahni berlaku untuk semua PNS baik dari staf hingga pejabat setingkat kepala dinas.
"Kami sering mendapat informasi bahwa ada beberapa pejabat yang mengkonsumsi atau pecandu narkoba," katanya.
Untuk melakukan tes urine PNS lanjut dia, pemerintah daerah harus melibatkan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat.
Menurut Mahni, hasil tes urine ini bisa dijadikan bahan rekomendasi bagi PNS yang akan mendapat promosi jabatan.
"Bebas dari penyalahgunaan narkoba harus menjadi bahan pertimbangan bagi PNS yang akan dipromosikan dalam jabatan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Tes urine ini untuk memastikan bahwa PNS di setiap SKPD bersih dari penyalahgunaan narkoba," kata Ketua Gapenta Paser Utuh Mahni, Kamis.
Tertangkapnya seorang oknum PNS berinisial Fr yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu menurut Mahni harus menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke aparat pemerintah.
"Pada kasus narkoba yang melibatkan oknum PNS, biasanya hanya pengguna, tetapi dalam kasus tertangkapnya Fr, dia sebagai pengedar," katanya.
Pemeriksaan urine ini, tambah Mahni berlaku untuk semua PNS baik dari staf hingga pejabat setingkat kepala dinas.
"Kami sering mendapat informasi bahwa ada beberapa pejabat yang mengkonsumsi atau pecandu narkoba," katanya.
Untuk melakukan tes urine PNS lanjut dia, pemerintah daerah harus melibatkan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat.
Menurut Mahni, hasil tes urine ini bisa dijadikan bahan rekomendasi bagi PNS yang akan mendapat promosi jabatan.
"Bebas dari penyalahgunaan narkoba harus menjadi bahan pertimbangan bagi PNS yang akan dipromosikan dalam jabatan," katanya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013