Samarinda (ANTARA Kaltim) Seringnya terjadi kecelakaan yang melibatkan tronton dan truk gandeng di Balikpapan dan Samarinda menuai keprihatinan dari Anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam. Ia menilai yang pemerintah gagal dalam melakukan pengawasan.
“Bukankah sudah ada peraturannya kalau tronton maupun truk gandeng tak boleh melintas pada jam sibuk. Aturannya boleh melintas pukul 10 malam hingga 5 pagi. Namun, harus diakui lagi-lagi pemerintah gagal dalam melakukan pengawasan sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan menjadi keresahan di masyarakat. Kalau saja pemerintah dan aparat tegas, hal ini tidak akan terjadi,†kritik Adam.
Permasalahan yang bersifat klise ini, kata politikus Partai Hanura ini terus berulang tiap tahunnya dengan jumlah korban yang semakin banyak. “ Seharusnya pemerintah bisa berkaca dengan berbagai kasus yang terjadi, dan melakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja termasuk pengawasan,†katanya.
Pria yang juga ketua umum Pengprov Tarung Derajat Kaltim ini menuturkan, harus diakui bahwa jika pengusaha menerapkan jam malam untuk beroperasinya tronton dan truk gandeng, maka dipastikan akan meningkatkan biaya.
Oleh sebab itu maka DPRD siap memfasilitasi pertemuan antara pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim agar mendapatkan solusi terbaik sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan masyarakat bisa merasa lebih tenang.
“Kalau toh nantinya tidak ada jalan temu maka saya menawarkan solusi agar pemerintah kembali menggunakan kebijakan lama, yakni seluruh muatan tidak lagi menggunakan tronton atau truk gandeng melainkan harus melewati jalur air atau kapal menuju ke pergudangan,†tegas Adam Sinte.
Pada prinsipnya, kata dia, jangan sampai masyarakat yang selama ini menjadi korban terus bertambah. Jika memang ternyata tidak ada titik temu maka pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengembalikan jalur angkutan melalui kapal. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“Bukankah sudah ada peraturannya kalau tronton maupun truk gandeng tak boleh melintas pada jam sibuk. Aturannya boleh melintas pukul 10 malam hingga 5 pagi. Namun, harus diakui lagi-lagi pemerintah gagal dalam melakukan pengawasan sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan menjadi keresahan di masyarakat. Kalau saja pemerintah dan aparat tegas, hal ini tidak akan terjadi,†kritik Adam.
Permasalahan yang bersifat klise ini, kata politikus Partai Hanura ini terus berulang tiap tahunnya dengan jumlah korban yang semakin banyak. “ Seharusnya pemerintah bisa berkaca dengan berbagai kasus yang terjadi, dan melakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja termasuk pengawasan,†katanya.
Pria yang juga ketua umum Pengprov Tarung Derajat Kaltim ini menuturkan, harus diakui bahwa jika pengusaha menerapkan jam malam untuk beroperasinya tronton dan truk gandeng, maka dipastikan akan meningkatkan biaya.
Oleh sebab itu maka DPRD siap memfasilitasi pertemuan antara pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim agar mendapatkan solusi terbaik sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan masyarakat bisa merasa lebih tenang.
“Kalau toh nantinya tidak ada jalan temu maka saya menawarkan solusi agar pemerintah kembali menggunakan kebijakan lama, yakni seluruh muatan tidak lagi menggunakan tronton atau truk gandeng melainkan harus melewati jalur air atau kapal menuju ke pergudangan,†tegas Adam Sinte.
Pada prinsipnya, kata dia, jangan sampai masyarakat yang selama ini menjadi korban terus bertambah. Jika memang ternyata tidak ada titik temu maka pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengembalikan jalur angkutan melalui kapal. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013