Samarinda (ANTARA Kaltim)- Melaksanakan program kerja hingga menimba ilmu ke Negeri Kincir Angin Belanda beberapa waktu lalu, Komisi 1 DPRD Kaltim menuai banyak pelajaran penting terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan bagaimana mempertanggungjawabkannya.
Salah satunya, bagaimana Kaltim yang punya potensi alam melimpah, harus mampu mengelolanya dengan cerdik dan juga bijaksana. Jika harus dikelola oleh perusahaan asing, haruslah juga diiringi dengan pengawalan hukum yang ketat.
“Jangan sampai perusahaan asing hanya menguras sumber daya alam kita setelah itu ditinggalkan begitu saja. Itu sudah banyak terbukti di tempat lain. Inilah salah satu poin penting yang kami bawa dari Belanda,†ungkap Suwandi.
Menurut Suwandi, Kaltim justru kurang menghargai potensi alam yang dimiliki. Banyak izin ekplorasi alam dari pihak asing disetujui begitu saja, tanpa memahami isi kontrak persetujuan itu sendiri. Tak ada pengawasan ketat operasionalnya. Yang paling parah, tak ada tindakan berarti saat perusahaan itu meninggalkan bekas lahan eksplorasi yang kondisinya merugikan pemerintah bahkan masyarakat setempat.
“Kalau kondisi itu jangankan perusahaan asing, perusahaan lokal skala kecil pun kerap berlaku nakal. Di sinilah perlu payung hukum dan tindakan tegas pemerintah. Di Belanda, mereka sangat disiplin menjaga potensi alamnya yang terbatas. Bahkan banyak di antaranya merupakan alam buatan. Tetapi pemerintah di sana sadar potensi alam sebaiknya dilestarikan hingga lintas generasi,†tutur Suwandi.
Disiplin tentang pelestarian potensi alam memang sebegitu ketatnya di Belanda. Apalagi di ketahui, Belanda merupakan negara dengan tingkat ketaatan hukum yang tinggi.
“Itu masih berbicara potensi alam. Belum lagi sumber daya manusianya. Di sana, tenaga yang punya keahlian khusus terutama dibidang eksplorasi alam dan tindakan setelahnya, sangat dijamin oleh pemerintah. Baik jaminan pendapatan maupun jaminan kehidupan lainnya,†bebernya. Hal serupa menurutnya kurang ditemui disini. “Yang ada, justru SDM kita yang dibajak oleh perusahaan asing karena memang mereka diberlakukan sesuai kualitas mereka,†tambahnya.
Peran pemerintah, menurutnya sangat sentral pada kondisi itu. Harus ada kesamaan visi tentang membangun daerah demi masa depan yang berkesinambungan. Jangan semata membangun dengan konsep instan yang tidak berdampak jangka panjang.
“Semua hal di atas memang tidak bisa kita raih jika visi membangun kita tidak berdasarkan konsep jangka panjang hingga lintas generasi.
Hal yang tidak mudah memang tapi bukan berarti tidak mungkin. Semua elemen harus berani mengampil keputusan berani dan bijak. Kami sebagai wakil rakyat, tentu saja akan terus mengupayakan semua tindakan yang mengarah pada proteksi sumber daya alam kaltim. termasuk koordinasi intens dengan pemerintah dan masyarakat,†kata Suwandi. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Salah satunya, bagaimana Kaltim yang punya potensi alam melimpah, harus mampu mengelolanya dengan cerdik dan juga bijaksana. Jika harus dikelola oleh perusahaan asing, haruslah juga diiringi dengan pengawalan hukum yang ketat.
“Jangan sampai perusahaan asing hanya menguras sumber daya alam kita setelah itu ditinggalkan begitu saja. Itu sudah banyak terbukti di tempat lain. Inilah salah satu poin penting yang kami bawa dari Belanda,†ungkap Suwandi.
Menurut Suwandi, Kaltim justru kurang menghargai potensi alam yang dimiliki. Banyak izin ekplorasi alam dari pihak asing disetujui begitu saja, tanpa memahami isi kontrak persetujuan itu sendiri. Tak ada pengawasan ketat operasionalnya. Yang paling parah, tak ada tindakan berarti saat perusahaan itu meninggalkan bekas lahan eksplorasi yang kondisinya merugikan pemerintah bahkan masyarakat setempat.
“Kalau kondisi itu jangankan perusahaan asing, perusahaan lokal skala kecil pun kerap berlaku nakal. Di sinilah perlu payung hukum dan tindakan tegas pemerintah. Di Belanda, mereka sangat disiplin menjaga potensi alamnya yang terbatas. Bahkan banyak di antaranya merupakan alam buatan. Tetapi pemerintah di sana sadar potensi alam sebaiknya dilestarikan hingga lintas generasi,†tutur Suwandi.
Disiplin tentang pelestarian potensi alam memang sebegitu ketatnya di Belanda. Apalagi di ketahui, Belanda merupakan negara dengan tingkat ketaatan hukum yang tinggi.
“Itu masih berbicara potensi alam. Belum lagi sumber daya manusianya. Di sana, tenaga yang punya keahlian khusus terutama dibidang eksplorasi alam dan tindakan setelahnya, sangat dijamin oleh pemerintah. Baik jaminan pendapatan maupun jaminan kehidupan lainnya,†bebernya. Hal serupa menurutnya kurang ditemui disini. “Yang ada, justru SDM kita yang dibajak oleh perusahaan asing karena memang mereka diberlakukan sesuai kualitas mereka,†tambahnya.
Peran pemerintah, menurutnya sangat sentral pada kondisi itu. Harus ada kesamaan visi tentang membangun daerah demi masa depan yang berkesinambungan. Jangan semata membangun dengan konsep instan yang tidak berdampak jangka panjang.
“Semua hal di atas memang tidak bisa kita raih jika visi membangun kita tidak berdasarkan konsep jangka panjang hingga lintas generasi.
Hal yang tidak mudah memang tapi bukan berarti tidak mungkin. Semua elemen harus berani mengampil keputusan berani dan bijak. Kami sebagai wakil rakyat, tentu saja akan terus mengupayakan semua tindakan yang mengarah pada proteksi sumber daya alam kaltim. termasuk koordinasi intens dengan pemerintah dan masyarakat,†kata Suwandi. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013