Samarinda (ANTARA Kaltim)-Visi Kaltim Sehat 2013, yaitu â€Kesehatan bagi semua menuju terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur terbaik di luar Jawa dan Baliâ€. Visi ini bukan hanya sekadar retorika, tetapi akan diwujudkan dengan usaha keras dan bersungguh-sungguh yang hasilnya sudah mulai terlihat.
Hal itu dibuktikan dengan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2012. Angka kematian bayi dan neonatal yang menjadi salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat, pada data SKDI 2012 menunjukkan Kaltim berada pada peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia dalam pencapaian penurunan angka kematian bayi dan neonatal.
“Saya yakin indikator derajat kesehatan lainnya seperti angka kematian ibu, status gizi dan usia harapan hidup juga akan menjadi yang terbaik di Indonesia. Keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung dengan prasarana, sarana dan sumber daya tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas,†ujar Gubernur Awang Faroek Ishak, belum lama ini.
Oleh karena itu, sambung dia, Pemprov Kaltim dalam kebijakan pembangunannya selalu berupaya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, klinik, rumah bersalin, Posyandu dan fasilitas pendukung lainnya.
Demikian halnya dengan ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, analis kesehatan, ahli gizi, ahli kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.
“Untuk itu, baik pemerintah maupun swasta dapat saling mendukung tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan di Kaltim yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, terjamin mutunya serta mampu memberikan pelayanan secara komprehensif,†katanya.
Awang Faroek mengungkapkan visi â€Kaltim Sehat 2013â€, mengandung pengertian bahwa pembangunan kesehatan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, ras, golongan, agama dan status sosialnya.
Selain itu, lanjut dia, juga mengandung makna semakin meningkatnya akses pelayanan kesehatan komprehensif yang bermutu dan mudah diperoleh masyarakat, serta tercapainya sasaran MDG’s pada akhir 2013 dengan pencapaian di atas rata-rata nasional dan terbaik di kawasan luar Jawa-Bali.
Ditambahkan, untuk mencapai visi tersebut maka semua hal yang dapat menghambat masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan harus dapat diminimalisir dan mutu pelayanan selalu ditingkatkan. Atas dasar itu ada beberapa program prioritas pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemprov.
Yakni, meningkatkan jumlah dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Mengembangkan Puskesmas 24 Jam. Meningkatkan jumlah Puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi dan atau mendapat sertifikasi ISO. Menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan semua program prioritas pembangunan kesehatan tersebut akan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM kesehatan, baik dari segi jumlah, jenis dan penyebarannya, maka Pemprov juga telah menetapkan berbagai kebijakan untuk penyediaaan SDM kesehatan tersebut, antara lain melalui pendidikan bidang kesehatan,†tambahnya. (Humas Prov Kaltim/her/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Hal itu dibuktikan dengan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2012. Angka kematian bayi dan neonatal yang menjadi salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat, pada data SKDI 2012 menunjukkan Kaltim berada pada peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia dalam pencapaian penurunan angka kematian bayi dan neonatal.
“Saya yakin indikator derajat kesehatan lainnya seperti angka kematian ibu, status gizi dan usia harapan hidup juga akan menjadi yang terbaik di Indonesia. Keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung dengan prasarana, sarana dan sumber daya tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas,†ujar Gubernur Awang Faroek Ishak, belum lama ini.
Oleh karena itu, sambung dia, Pemprov Kaltim dalam kebijakan pembangunannya selalu berupaya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, klinik, rumah bersalin, Posyandu dan fasilitas pendukung lainnya.
Demikian halnya dengan ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, analis kesehatan, ahli gizi, ahli kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.
“Untuk itu, baik pemerintah maupun swasta dapat saling mendukung tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan di Kaltim yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, terjamin mutunya serta mampu memberikan pelayanan secara komprehensif,†katanya.
Awang Faroek mengungkapkan visi â€Kaltim Sehat 2013â€, mengandung pengertian bahwa pembangunan kesehatan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, ras, golongan, agama dan status sosialnya.
Selain itu, lanjut dia, juga mengandung makna semakin meningkatnya akses pelayanan kesehatan komprehensif yang bermutu dan mudah diperoleh masyarakat, serta tercapainya sasaran MDG’s pada akhir 2013 dengan pencapaian di atas rata-rata nasional dan terbaik di kawasan luar Jawa-Bali.
Ditambahkan, untuk mencapai visi tersebut maka semua hal yang dapat menghambat masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan harus dapat diminimalisir dan mutu pelayanan selalu ditingkatkan. Atas dasar itu ada beberapa program prioritas pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemprov.
Yakni, meningkatkan jumlah dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Mengembangkan Puskesmas 24 Jam. Meningkatkan jumlah Puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi dan atau mendapat sertifikasi ISO. Menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan semua program prioritas pembangunan kesehatan tersebut akan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM kesehatan, baik dari segi jumlah, jenis dan penyebarannya, maka Pemprov juga telah menetapkan berbagai kebijakan untuk penyediaaan SDM kesehatan tersebut, antara lain melalui pendidikan bidang kesehatan,†tambahnya. (Humas Prov Kaltim/her/adv)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013