Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengajak seluruh masyarakat termasuk perangkat daerah untuk mengoptimalkan perannya masing-masing menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Untuk merawat demokrasi dan meminimalisir hambatan-hambatan dalam pelaksanaan demokrasi di Kaltim, diperlukan dukungan semua unsur baik dari perangakat daerah maupun partisipasi masyarakat," kata Kepala Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus di Samarinda, Selasa.
Hal itu disampaikan Sufian Agus pada saat membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024 "Optimalisasi Peran Perangkat Daerah Menjelang Pemilu 2024" di Hotel Senyiur Samarinda.
Ia mengungkapkan pada tahun 2021 Kaltim mendapat peringkat kelima dalam Indeks Demokrasi Indonesia, turun dua peringkat dibanding tahun 2020 yaitu peringkat ketiga.
“Salah satu faktor penyebab turunnya peringkat tersebut adalah karena rendahnya partisipasi pemilu,” katanya.
Sementara tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub Kaltim 2013 yakni 56 persen, Pileg 2014 yakni 69 persen, Pilkada Serentak 2015 sebesar 63 persen, Pilgub Kaltim 2018 yakni 58 persen, Pilpres 2014 yakni 57 persen, Pileg dan Pilpres Serentak 2019 sebesar 75 persen.
"Walau Pilkada Serentak 2020 meningkat, yakni 66 persen namun masih di bawah target Kemendagri, yaitu 77, 5 persen," jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat sebagai warga Kaltim untuk saling mengingatkan teman, keluarga, serta anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti.
"Biasanya saat pilkada merupakan hari libur, biasanya anak-anak bangun siang. Tugas kita sebagai orang tua mengingatkan jangan sampai tidak ikut memilih yang memiliki hak pilih," pesannya.
Sufian Agus mengungkapkan bahwa DPR RI bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024 dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November 2024.
Jadi katanya akan ada jarak waktu antara Februari dengan bulan November karena memang harus memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua..
Ia menambahkan, pesta demokrasi yang begitu besar tentu tidak sedikit menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mempengaruhi stabilitas keamanan sebuah negara yang bisa berakibat menimbulkan terjadinya isu-isu konflik sosial di daerah.
Menurutnya melalui rapat koordinasi diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta hubungan yang harmonis, koordinatif, dan kolaboratif diantara para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum dalam mensukseskan pemilu 2024 dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kaltim.
"Silahkan beda pendapat tapi harus tetap kompak karena politik kita tidak bisa menerka, yang paling penting ikut berpartisipasi," kata Sufian Agus. (Adv/Diskominfo Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022