Samarinda (ANTARA Kaltim)- Tingkat penyerapan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2013 di Provinsi Kaltim hingga Agustus masih rendah, yakni baru Rp48,056 miliar.
"Rendahnya tingkat penyerapan yang baru 26,79 persen dari total BLM itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, tapi kami optimistis hingga akhir tahun bisa terserap 100 persen seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Jauhar saat membuka Rapat Koordinasi PNPM-MP di Hotel MJ Samarinda. Dalam Rakor tersebut antara lain dihadiri Kepala BPMPD sejumlah kabupaten, Tim Fasilitator, Satuan Kerja (Satker), dan Koordinator PNPM.
Rendahnya penyerapan dana bukan hanya terjadi dalam PNPM-MP, tapi juga dalam PNPM Perbatasan yang baru tercairkan Rp600 juta atau 8 persen, kemudian untuk PNPM Integrasi justru masih 0 persen atau belum terserap sedikitpun.
Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana BLM antara lain, kurangnya tenaga Faslitator Teknik di 55 kecamatan dari 116 kecamatan yang ada di kabupaten, minimnya Fasilitator Kecamatan di empat kecamatan, dan satu Fasilitator Tekni di kabupaten.
Masalah lainnya, katanya, adalah hampir 65 persen lokasi sasaran PNPM-MP masuk dalam kategori sangat sulit dan ekstrem, yakni membutuhkan biaya tinggi dan moda transportasi sangat minim, bahkan di sejumlah lokasi tidak ada sarana transportasi.
Selanjutnya, adalah masih belum optimalnya peran sejumlah pelaku PNPM-MP baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa alam memfasilitasi kegiatan.
Selain itu, terdapat satu kabupaten yakni di Tana Tidung yang alokasi dana BLM masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), di Kabupaten Paser DPA-nya salah kode rekening, dan terdapat dua kecamatan di Kutai Timur dan Kutai Barat masuk sebagai alokasi berpotensi masalah.
Berkaiatn dengan itu, kata Jauhar, dia meminta kepada seluruh pelaku program melakukan percepatan progress, baik mengenai pencairan dana, penyaluran dana, percepatan penyelesaian pekerjaan fisik, dan memaksimalkan pendampingan sesuai jenjang tigas masing-masing.
"Kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) PNPM saya imbau agar lebih mengoptimalkan peran dalam pemantauan program di masing-masing lokasi, termasuk lebih memprioritaskan proses pengajuan pencairan dana agar tepat waktu," kata Jauhar.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Rendahnya tingkat penyerapan yang baru 26,79 persen dari total BLM itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, tapi kami optimistis hingga akhir tahun bisa terserap 100 persen seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Jauhar saat membuka Rapat Koordinasi PNPM-MP di Hotel MJ Samarinda. Dalam Rakor tersebut antara lain dihadiri Kepala BPMPD sejumlah kabupaten, Tim Fasilitator, Satuan Kerja (Satker), dan Koordinator PNPM.
Rendahnya penyerapan dana bukan hanya terjadi dalam PNPM-MP, tapi juga dalam PNPM Perbatasan yang baru tercairkan Rp600 juta atau 8 persen, kemudian untuk PNPM Integrasi justru masih 0 persen atau belum terserap sedikitpun.
Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana BLM antara lain, kurangnya tenaga Faslitator Teknik di 55 kecamatan dari 116 kecamatan yang ada di kabupaten, minimnya Fasilitator Kecamatan di empat kecamatan, dan satu Fasilitator Tekni di kabupaten.
Masalah lainnya, katanya, adalah hampir 65 persen lokasi sasaran PNPM-MP masuk dalam kategori sangat sulit dan ekstrem, yakni membutuhkan biaya tinggi dan moda transportasi sangat minim, bahkan di sejumlah lokasi tidak ada sarana transportasi.
Selanjutnya, adalah masih belum optimalnya peran sejumlah pelaku PNPM-MP baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa alam memfasilitasi kegiatan.
Selain itu, terdapat satu kabupaten yakni di Tana Tidung yang alokasi dana BLM masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), di Kabupaten Paser DPA-nya salah kode rekening, dan terdapat dua kecamatan di Kutai Timur dan Kutai Barat masuk sebagai alokasi berpotensi masalah.
Berkaiatn dengan itu, kata Jauhar, dia meminta kepada seluruh pelaku program melakukan percepatan progress, baik mengenai pencairan dana, penyaluran dana, percepatan penyelesaian pekerjaan fisik, dan memaksimalkan pendampingan sesuai jenjang tigas masing-masing.
"Kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) PNPM saya imbau agar lebih mengoptimalkan peran dalam pemantauan program di masing-masing lokasi, termasuk lebih memprioritaskan proses pengajuan pencairan dana agar tepat waktu," kata Jauhar.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013