Bupati Kabupaten Paser dr. Fahmi Fadli melakukan pertemuan dengan para petani kelapa sawit dari yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sebagai respon keluhan mereka akibat larangan ekspor Crude Palm Oil oleh pemerintah pusat, di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati, Rabu (18/5).
"Masalah yang dialami petani sawit dari hulu hingga hilir dapat diatasi dengan program kemitraan petani dengan perusahaan sawit, karena itu pemerintah daerah akan mendorong agar perusahaan bermitra dengan petani," kata Bupati Fahmi Fadli.
Ia mengatakan, persoalan tersebut harus dipecahkan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Artinya petani harus menggandeng perusahaan.
Fahmi menginstruksikan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Paser agar memfasilitasi kemitraan antara petani dengan perusahaan kelapa sawit.
"Jika petani sawit sudah bermitra dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), harga jual TBS sudah jelas dan tidak bisa dipermainkan lagi," ujar Fahmi.
Selain itu juga ia meminta agar Disbunak Paser aktif mendatangi pabrik kelapa sawit yang belum bermitra dengan petani agar mengikuti program kemitraan.
Fahmi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah membangun infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser.
"Tahun ini Pemkab Paser memprioritaskan pembangunan jalan di beberapa titik yang menjadi kendala masyarakat untuk mengangkut TBS, dengan cor beton atau rigit," katanya.
Dia menambahkan bahwa aspirasi petani sawit telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kaltim untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022