Samarinda (ANTARA Kaltim)- Lawatan Komisi III DPRD Kaltim beberapa waktu lalu mengecek kondisi terkini Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta tepatnya di Jalan Kramat II No. 42 Kwitang Jakarta Pusat, melahirkan kesimpulan bahwa sebaiknya jika menyangkut aset pemprov yang dibiayai APBD, sepatutnya DPRD dilibatkan.
“Aset Pemprov yang melibatkan DPRD akan terus dimonitor kondisinya. Baik sejak pembangunan, operasional amaupun bila terkendala sesuatu. Karena memang itulah salah satu peran aktif DPRD. Pengawasan pembangunan dan operasional aset daerah,†papar Ketua Sementara DPRD Kaltim H Syahrun yang kala itu bertindak sebagai ketua rombongan.
Diketahui, diguyur APBD Kaltim 2012 sekitar Rp 13 miliar gedung 5 lantai yang telah diresmikan Gubernur Kaltim 26 Maret lalu itu, bakal dilengkapi fasilitas setara hotel. Seperti lobi, cafe dan ruang parkir di lantai dasar, kantor dan kamar eksekutif di lantai 2, dan ruang meeting di lantai 4. Total ada 23 kamar yang dioperasikan termasuk 5 kamar yang diperuntukkan unsur pimpinan eselon I dan II Provinsi Kaltim. Kondisi berbeda ditemui pada Hotel Pandurata Jakarta.
Sebelum diambilalih oleh manajeman Blue Sky yang merubahnya menjadi Blue Sy Pandurata Hotel, kondisinya tidak jelas. Tarik ulur dan tertangani tidak profesional dan tanpa melibatkan pengawasan langsung DPRD, Hotel Pandurata kala itu tak terlirik. Padahal, berada pada lokasi strategis.
Diguyur modal Rp 100 miliar, saat itu Pandurata bak mati suri.“Itulah yang kami sayangkan. Tidak adanya keterlibatan DPRD pada monitoring dan evaluasi, membuatnya jauh dari pengawasan,†kata anggota Komisi III lainnya Muhammd Adam.
Beruntung lewat proses panjang, manajemen Blue Sky akhirnya resmi mengambil alih operasional gedung mewah ini dengan ikatan masa kontrak berdurasi 20 tahun.
“Tetap butuh pembuktian apakah nanti pihak ketiga itu mampu mencapai target. Yang pasti itu sudah menjadi pelajaran kita bersama. Proyek APBD jangan setengah-setengah. Jangan hanya semangat membangun tapi tidak pada operasionalnya. Pengawasan yang lebih baik akan berimbas pada hal yang baik pula,†tambahnya. (Humas DPRD Kaltim/dit/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“Aset Pemprov yang melibatkan DPRD akan terus dimonitor kondisinya. Baik sejak pembangunan, operasional amaupun bila terkendala sesuatu. Karena memang itulah salah satu peran aktif DPRD. Pengawasan pembangunan dan operasional aset daerah,†papar Ketua Sementara DPRD Kaltim H Syahrun yang kala itu bertindak sebagai ketua rombongan.
Diketahui, diguyur APBD Kaltim 2012 sekitar Rp 13 miliar gedung 5 lantai yang telah diresmikan Gubernur Kaltim 26 Maret lalu itu, bakal dilengkapi fasilitas setara hotel. Seperti lobi, cafe dan ruang parkir di lantai dasar, kantor dan kamar eksekutif di lantai 2, dan ruang meeting di lantai 4. Total ada 23 kamar yang dioperasikan termasuk 5 kamar yang diperuntukkan unsur pimpinan eselon I dan II Provinsi Kaltim. Kondisi berbeda ditemui pada Hotel Pandurata Jakarta.
Sebelum diambilalih oleh manajeman Blue Sky yang merubahnya menjadi Blue Sy Pandurata Hotel, kondisinya tidak jelas. Tarik ulur dan tertangani tidak profesional dan tanpa melibatkan pengawasan langsung DPRD, Hotel Pandurata kala itu tak terlirik. Padahal, berada pada lokasi strategis.
Diguyur modal Rp 100 miliar, saat itu Pandurata bak mati suri.“Itulah yang kami sayangkan. Tidak adanya keterlibatan DPRD pada monitoring dan evaluasi, membuatnya jauh dari pengawasan,†kata anggota Komisi III lainnya Muhammd Adam.
Beruntung lewat proses panjang, manajemen Blue Sky akhirnya resmi mengambil alih operasional gedung mewah ini dengan ikatan masa kontrak berdurasi 20 tahun.
“Tetap butuh pembuktian apakah nanti pihak ketiga itu mampu mencapai target. Yang pasti itu sudah menjadi pelajaran kita bersama. Proyek APBD jangan setengah-setengah. Jangan hanya semangat membangun tapi tidak pada operasionalnya. Pengawasan yang lebih baik akan berimbas pada hal yang baik pula,†tambahnya. (Humas DPRD Kaltim/dit/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013