Tidengpale (ANTARA Kaltim) - Ketua Rombongan Gabungan Komisi DPRD Kaltim dalam rangka cross check Pelaksanaan APBD Kaltim 2012 Abdul Djalil Fatah merasa kecewa terhadap beberapa realisasi di lapangan yang tidak sesuai harapan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Tana Tidung, Bulungan dan Berau pekan lalu.
"Contohnya program rumah layak huni di Kabupaten Tana Tidung yang didanai APBD Kaltim, kondisinya justru tidak layak jika melihat standar sebuah rumah layak huni. Memang penetapan harga per rumah senilai Rp 30 juta sampai dengan Rp 50 juta. Tapi realisasinya, justru tak memadai untuk layak huni," ungkap ketua rombongan tersebut saat kunjungan lapangan bersama anggota Komisi Gabungan lain seperti Zaenal Haq, Datu Yasir Arafat, Kasriyah, Mudiyat Noor, Rakhmat Majid Gani dan Yakub Ukung.
Selain soal kelayakannya, pendataan soal distribusi dan siapa yang berhak menempati juga jadi perhatian. Disinyalir bukannya ditempati, beberapa rumah justru dikontrakkan.
"Semestinya pendataannya lebih mendetail jangan sampai pemberian rumah justru oleh penerima dikontrakkan, Informasi ini kami dapatkan saat ke lapangan. Jangan sampai malah lebih parah pemberian rumah justru dijual. Artinya program tidak tepat sasaran," ungkap Zainal Haq.
Ia bahkan menegaskan jika terus berlanjut seperti ini, lebih baik programnya dihentikan saja. Ironisnya, rumah yang dibangunkan tersebut tidak mempunyai kamar mandi. Bahkan tak disediakan kamar mandi umum. "Kondisinya menyedihkan. tidak ada plafon, dindingnya sudah retak di beberapa ruas," ungkapnya.
Datu Yaser menyarankan jika memang setiap item bantuan yang diberikan dari APBD Kaltim memiliki kendala dalam prosesnya, maka segera dikonsultasikan agar realisasinya bisa optimal dan maksimal.
"Kita tentu berharap setiap bantuan yang dikucurkan bisa direalisasikan sebaik mungkin. Namun kerja kami untuk cross check tidak sampai di sini, Pansus LKPJ dimungkinkan akan bekerja sebagai tahapan untuk kelanjutan realisasi hasil pembangunan yang dibiayai APBD Kaltim," jelas Datu.
Dari hasil monitoring, evaluasi dan pertemuan ternyata tidak ada pekerjaan yang selesai dan tuntas dalam kategori sempurna.
"Ada saja kegiatan yang ditemukan belum selesai realisasi fisiknya, atau juga sebaliknya realisasi fisik selesai, tapi bantuan keuangan APBD Provinsi Kalimantan Timur 2012 tidak sepenuhnya diterima. Kendala-kendala ini yang perlu diketahui, ditangani dan cari penyelesaiannya agar ke depan bisa berjalan lebih baik," ungkap anggota tim lainnya, Kasriyah. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/adhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Contohnya program rumah layak huni di Kabupaten Tana Tidung yang didanai APBD Kaltim, kondisinya justru tidak layak jika melihat standar sebuah rumah layak huni. Memang penetapan harga per rumah senilai Rp 30 juta sampai dengan Rp 50 juta. Tapi realisasinya, justru tak memadai untuk layak huni," ungkap ketua rombongan tersebut saat kunjungan lapangan bersama anggota Komisi Gabungan lain seperti Zaenal Haq, Datu Yasir Arafat, Kasriyah, Mudiyat Noor, Rakhmat Majid Gani dan Yakub Ukung.
Selain soal kelayakannya, pendataan soal distribusi dan siapa yang berhak menempati juga jadi perhatian. Disinyalir bukannya ditempati, beberapa rumah justru dikontrakkan.
"Semestinya pendataannya lebih mendetail jangan sampai pemberian rumah justru oleh penerima dikontrakkan, Informasi ini kami dapatkan saat ke lapangan. Jangan sampai malah lebih parah pemberian rumah justru dijual. Artinya program tidak tepat sasaran," ungkap Zainal Haq.
Ia bahkan menegaskan jika terus berlanjut seperti ini, lebih baik programnya dihentikan saja. Ironisnya, rumah yang dibangunkan tersebut tidak mempunyai kamar mandi. Bahkan tak disediakan kamar mandi umum. "Kondisinya menyedihkan. tidak ada plafon, dindingnya sudah retak di beberapa ruas," ungkapnya.
Datu Yaser menyarankan jika memang setiap item bantuan yang diberikan dari APBD Kaltim memiliki kendala dalam prosesnya, maka segera dikonsultasikan agar realisasinya bisa optimal dan maksimal.
"Kita tentu berharap setiap bantuan yang dikucurkan bisa direalisasikan sebaik mungkin. Namun kerja kami untuk cross check tidak sampai di sini, Pansus LKPJ dimungkinkan akan bekerja sebagai tahapan untuk kelanjutan realisasi hasil pembangunan yang dibiayai APBD Kaltim," jelas Datu.
Dari hasil monitoring, evaluasi dan pertemuan ternyata tidak ada pekerjaan yang selesai dan tuntas dalam kategori sempurna.
"Ada saja kegiatan yang ditemukan belum selesai realisasi fisiknya, atau juga sebaliknya realisasi fisik selesai, tapi bantuan keuangan APBD Provinsi Kalimantan Timur 2012 tidak sepenuhnya diterima. Kendala-kendala ini yang perlu diketahui, ditangani dan cari penyelesaiannya agar ke depan bisa berjalan lebih baik," ungkap anggota tim lainnya, Kasriyah. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/adhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013