Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sedang merancang kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat mengenai penerapan dual price (harga ganda) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sebagai pengganti bantuan langsung tunai (BLT).
Menko Kesra HR Agung Laksono di Balikpapan, Minggu, mengatakan kompensasi akan diberikan kepada masyarakat menengah bawah kendati yang mengalami penyesuaian harga di kelas menengah atas.
Menurut dia, potensi terjadinya inflasi menjadi salah satu pertimbangan utama.
"Yang pasti bukan seperti BLT yang pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Lebih kepada prgram yang meringankan masyarakat," jelas Menteri Agung Laksono.
Pemberian BLT, menurut Menteri, hanya akan memberikan stigma negatif kepada pemerintah meskipun tujuannya untuk masyarakat. Namun, Agung belum bisa menyebutkan seperti apa kompensasi yang diberikan karena adanya dual price atau harga ganda tersebut.
Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mengkompensasi kebijakan ini. Selain itu, penyediaan dan perbaikan infrastruktur juga akan menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran yang berhasil dihemat dalam program ini.
Pemerintah juga tidak bisa serta merta mencabut subsidi sebagaimana yang diusulkan oleh berbagai pihak karena kondisi masyarakat tidak merata di lapangan. Karena itu, opsi pengurangan subsidi bagi orang mampu, yang memiliki mobil pribadi, menjadi pilihan yang diambil.
"Bisa saja nanti secara bertahap subsidi itu dicabut untuk yang mampu dan menggunakan harga keekonomian," katanya.
Agung mengakui memang ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para oknum yang memanfaatkan kesempatan sehingga kuota BBM Bersubsidi terus jebol. Selain membebani anggaran, penambahan anggaran subsidi di pertengahan jalan juga memerlukan waktu yang tidak singkat.
Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy mengharapkan agar kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah pusat sudah disertai dengan perangkat pendukungnya agar bisa berjalan lancar. Pemerintah daerah akan mengawal kebijakan tersebut agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan.
Hingga hari ini di depan setiap SPBU selalu tumbuh antrean mobil, terutama truk untuk membeli BBM. Menurut warga, hal tersebut menjadi pemandangan ironis karena Balikpapan adalan Kota Minyak, tempat minyak mentah diolah menjadi solar, bensin, dan lain-lain bahan bakar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Menko Kesra HR Agung Laksono di Balikpapan, Minggu, mengatakan kompensasi akan diberikan kepada masyarakat menengah bawah kendati yang mengalami penyesuaian harga di kelas menengah atas.
Menurut dia, potensi terjadinya inflasi menjadi salah satu pertimbangan utama.
"Yang pasti bukan seperti BLT yang pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Lebih kepada prgram yang meringankan masyarakat," jelas Menteri Agung Laksono.
Pemberian BLT, menurut Menteri, hanya akan memberikan stigma negatif kepada pemerintah meskipun tujuannya untuk masyarakat. Namun, Agung belum bisa menyebutkan seperti apa kompensasi yang diberikan karena adanya dual price atau harga ganda tersebut.
Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mengkompensasi kebijakan ini. Selain itu, penyediaan dan perbaikan infrastruktur juga akan menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran yang berhasil dihemat dalam program ini.
Pemerintah juga tidak bisa serta merta mencabut subsidi sebagaimana yang diusulkan oleh berbagai pihak karena kondisi masyarakat tidak merata di lapangan. Karena itu, opsi pengurangan subsidi bagi orang mampu, yang memiliki mobil pribadi, menjadi pilihan yang diambil.
"Bisa saja nanti secara bertahap subsidi itu dicabut untuk yang mampu dan menggunakan harga keekonomian," katanya.
Agung mengakui memang ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para oknum yang memanfaatkan kesempatan sehingga kuota BBM Bersubsidi terus jebol. Selain membebani anggaran, penambahan anggaran subsidi di pertengahan jalan juga memerlukan waktu yang tidak singkat.
Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy mengharapkan agar kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah pusat sudah disertai dengan perangkat pendukungnya agar bisa berjalan lancar. Pemerintah daerah akan mengawal kebijakan tersebut agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan.
Hingga hari ini di depan setiap SPBU selalu tumbuh antrean mobil, terutama truk untuk membeli BBM. Menurut warga, hal tersebut menjadi pemandangan ironis karena Balikpapan adalan Kota Minyak, tempat minyak mentah diolah menjadi solar, bensin, dan lain-lain bahan bakar. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013