Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang Kadir Tapa meminta satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di Bontang agar dalam mengelar pelatihan disertai stimulan modal kerja baik peralatan bahan maupun modal kerja.
"Terus terang selama ini saya kecewa melihat SKPD dalam menggelar berbagai pelatihan tidak diikuti dengan pemberian peralatan bahan atau modal kerja," kata Kadir Tappa di depan SKPD yang terkait dengan bidang sosial dan penanganan kemiskinan saat Musrenbang Kota Bontang.
SKPD dimaksud Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Tenaga Kerja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Kesbangpol dan Linmas, Bagian Sosial, Bagian Ekonomi, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
"Setiap pelatihan yang sifatnya home industri maka harus dikasih modal. Saya capek melihat siapapun yang melakukan pelatihan kesannya hanya menghabiskan jam dan anggaran saja tidak ada roh nanti terserap apa tidak," ujar Kadir Tapa.
Kadir Tapa meminta SKPD memikirkan masyarakat setelah pelatihan ada nilai tambah dan ada tambahan income.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang yang membidangi Sosial, Pendidikan dan Kesehatan ini dalam kesempatan musrenbang kota meminta kepada Dissosnaker agar menganggarkan kembali pengiriman orang Bontang untuk ikut diklat pemagangan di BLK ke Banten Serang atau BLK Bekasi.
"Sekarang katakan dianggarkan Rp2 miliar untuk 200 orang untuk biaya mereka ke Serang, Banten, sebagai BLK terbaik dengan sertifikasi welder di Indonesia. Bisa dibayangkan saat mereka sudah lulus, lalu bekerja 200 orang kali sekian juta kali sebulan maka artinya anggaran yang dikeluarkan SKPD akan berdampak langsung bagi masyarakat," kata Kadir Tapa.
Dia kembali menegaskan untuk setiap pelatihan yang digelar SKPD agar memiliki target terserap di masyarakat dan ada income yang diperoleh.
"Tolong optimalkan setiap pelatihan yang digelar dan pikirkan solusi dalam menyerap pengganguran untuk bisa produktif," ujarnya.
Kadir Tapa juga meminta Dissosnaker memperhatikan pekerja pemula, pekerja yang habis kontrak, pekerja yang habis sertifikasi untuk dibantu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Terus terang selama ini saya kecewa melihat SKPD dalam menggelar berbagai pelatihan tidak diikuti dengan pemberian peralatan bahan atau modal kerja," kata Kadir Tappa di depan SKPD yang terkait dengan bidang sosial dan penanganan kemiskinan saat Musrenbang Kota Bontang.
SKPD dimaksud Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Tenaga Kerja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Kesbangpol dan Linmas, Bagian Sosial, Bagian Ekonomi, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
"Setiap pelatihan yang sifatnya home industri maka harus dikasih modal. Saya capek melihat siapapun yang melakukan pelatihan kesannya hanya menghabiskan jam dan anggaran saja tidak ada roh nanti terserap apa tidak," ujar Kadir Tapa.
Kadir Tapa meminta SKPD memikirkan masyarakat setelah pelatihan ada nilai tambah dan ada tambahan income.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang yang membidangi Sosial, Pendidikan dan Kesehatan ini dalam kesempatan musrenbang kota meminta kepada Dissosnaker agar menganggarkan kembali pengiriman orang Bontang untuk ikut diklat pemagangan di BLK ke Banten Serang atau BLK Bekasi.
"Sekarang katakan dianggarkan Rp2 miliar untuk 200 orang untuk biaya mereka ke Serang, Banten, sebagai BLK terbaik dengan sertifikasi welder di Indonesia. Bisa dibayangkan saat mereka sudah lulus, lalu bekerja 200 orang kali sekian juta kali sebulan maka artinya anggaran yang dikeluarkan SKPD akan berdampak langsung bagi masyarakat," kata Kadir Tapa.
Dia kembali menegaskan untuk setiap pelatihan yang digelar SKPD agar memiliki target terserap di masyarakat dan ada income yang diperoleh.
"Tolong optimalkan setiap pelatihan yang digelar dan pikirkan solusi dalam menyerap pengganguran untuk bisa produktif," ujarnya.
Kadir Tapa juga meminta Dissosnaker memperhatikan pekerja pemula, pekerja yang habis kontrak, pekerja yang habis sertifikasi untuk dibantu. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013