Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Lahan pertanian di Balikpapan terus menyusut yang sebagian besar disebabkan karena alih fungsi, baik menjadi perumahan maupun menjadi lahan hutan lindung.
"Sekarang tinggal 300 hektare dari 550 hektare," kata drh Budijanto, Sekretaris Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Balikpapan, Jumat (8/3) malam.
Lahan pertanian yang berubah menjadi hutan lindung ada di Balikpapan Utara, yaitu untuk menjadi kawasan penyangga Waduk Manggar dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar serta Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) dan DAS Wain.
"Petani di Balikpapan menanam padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan," terang Budijanto.
Hasil pertanian yang terkenal di Balikpapan adalah nanas dan pepaya. Para petani juga menanam sayuran untuk dikonsumsi hotel dan restoran selain untuk dijual ke pasar-pasar Balikpapan.
Saat ini ada 150 kelompok tani, yaitu 60 kelompok di Balikpapan Utara dan 90 lagi di Kecamatan Balikpapan Timur yang membentang tak kurang dari 30 km. Satu kelompok tani beranggotakan antara 10-20 orang.
"Jadi kita Balikpapan tidak bisa berbuat banyak bila untuk perluasan atau ekstensifikasi. Yang bisa kita lakukan adalah intensifikasi. Bagaimana dengan lahan yang sempit tapi tetap produktif," kata Budijanto.
Budijanto yang ditemui di acara rapat koordinasi tahunan dan sinkronisasi pembangunan pertanian Tanaman Pangan Holtikultura (TPH) se Kalimantan Timur yang berlangsung selama tiga hari sejak Kamis (7/3).
Acara dibuka Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy dan dihadiri seluruh kepala dinas pertanian se Kaltim.
Rapat kerja ini juga untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan dan menyiapkan program kerja.
"Hal sinkronisasi misalnya pelaksanaan kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya ada bantuan pembangunan pertanian dari pusat ke provinsi ke kabupaten/kota, itu yang kita sinkronkan agar efektif dan efisien," jelas Budijanto.
Menurut Budi, kegiatan ini juga bertujuan agar Kaltim dapat mengembangkan tanaman pangan untuk swasembada beras dan jagung.
"Sekaligus juga sebagai upaya pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pelaporan penggunaan anggaran bantuan dari pusat," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Sekarang tinggal 300 hektare dari 550 hektare," kata drh Budijanto, Sekretaris Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Balikpapan, Jumat (8/3) malam.
Lahan pertanian yang berubah menjadi hutan lindung ada di Balikpapan Utara, yaitu untuk menjadi kawasan penyangga Waduk Manggar dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar serta Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) dan DAS Wain.
"Petani di Balikpapan menanam padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan," terang Budijanto.
Hasil pertanian yang terkenal di Balikpapan adalah nanas dan pepaya. Para petani juga menanam sayuran untuk dikonsumsi hotel dan restoran selain untuk dijual ke pasar-pasar Balikpapan.
Saat ini ada 150 kelompok tani, yaitu 60 kelompok di Balikpapan Utara dan 90 lagi di Kecamatan Balikpapan Timur yang membentang tak kurang dari 30 km. Satu kelompok tani beranggotakan antara 10-20 orang.
"Jadi kita Balikpapan tidak bisa berbuat banyak bila untuk perluasan atau ekstensifikasi. Yang bisa kita lakukan adalah intensifikasi. Bagaimana dengan lahan yang sempit tapi tetap produktif," kata Budijanto.
Budijanto yang ditemui di acara rapat koordinasi tahunan dan sinkronisasi pembangunan pertanian Tanaman Pangan Holtikultura (TPH) se Kalimantan Timur yang berlangsung selama tiga hari sejak Kamis (7/3).
Acara dibuka Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy dan dihadiri seluruh kepala dinas pertanian se Kaltim.
Rapat kerja ini juga untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan dan menyiapkan program kerja.
"Hal sinkronisasi misalnya pelaksanaan kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya ada bantuan pembangunan pertanian dari pusat ke provinsi ke kabupaten/kota, itu yang kita sinkronkan agar efektif dan efisien," jelas Budijanto.
Menurut Budi, kegiatan ini juga bertujuan agar Kaltim dapat mengembangkan tanaman pangan untuk swasembada beras dan jagung.
"Sekaligus juga sebagai upaya pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pelaporan penggunaan anggaran bantuan dari pusat," katanya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013